JAKARTA, fornews.co – Tiga kepala daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) menyampaikan sejumlah permintaan terkait wilayah masing-masing yang masuk Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Saat rapat koordinasi bersama Deputi I Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (11/1), Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex, Bupati Banyuasin, Askolani dan Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya memberikan sejumlah usulan-usulan.
Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya, mengusulkan pembangunan dua rest area dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Prabumulih, serta pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk berdagang di lokasi tersebut.
“Kita berharap setiap daerah yang dilewati jalan tol dibangunkan minimal satu rest area, sehingga perekonomian masyarakat setempat juga dapat terangkat. Karena rest area merupakan etalase bagi daerah untuk menunjukkan produk-produk unggulannya,” ujar dia.
Kemudian, Bupati Banyuasin, Askolani menyampaikan, perlu ada keselarasan kepentingan nasional dan daerah dalam pembangunan proyek tol tersebut.
“Apalagi proyek ini sekaligus akan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Banyuasin dan sekitarnya. Maka perencanaan nasional harus sejalan dengan perencanaan daerah. Jadi, kepentingan daerah harus dipikirkan juga,” kata dia.
Berbeda dengan Bupati Muba, Dodi Reza Alex, yang mengusulkan pergeseran exit tol dari Kecamatan Tungkal Jaya ke Kecamatan Sungai Lilin dan pembangunan rest area di empat lokasi.
Berikutnya, jelas Dodi, pihaknya menekankan perlunya memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan jalan tol di wilayah mereka.
“Seperti di tol Pekanbaru yang ada jalur untuk hewan liar. Makanya nanti bisa dibuatkan juga semacam terowongan untuk jalur hewan liar. Jadi proyek ini benar-benar memerhartikan lingkungan sekitar. Akan jadi penilaian bagus juga untuk dunia internasional,” jelas dia.
Menanggapi sejumlah usulan tersebut, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta menuturkan, agar memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Apalagi, sambung Febry, BUMN pelaksana proyek juga perlu beragam pertimbangan dalam membangun tol Sumsel, baik dari sisi permodalan (equity) maupun anggaran belanja modal (capital expenditure/capex).
“Pastinya pembangunan infrastruktur ini untuk menumbuhkan ekonomi baru, tapi pembangunannya tidak serta merta karena butuh modal dan capex. Jadi perlu koordinasi agar biaya bisa ditekan dan pembangunan bisa didorong,” tutur dia.
Febry menambahkan, bahwa proyek pembangunan tol di Sumsel ini memang harus menyelaraskan kepentingan nasional dan daerah.
Sumsel sendiri ada beberapa ruas tol yang sedang dibangun, seperti di Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 126,7 km yang melewati Kabupaten Ogan Ilir, Muaraenim, dan Kota Prabumulih, Palembang – Betung (sebagai bagian dari ruas Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 69 km, yang melewati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kabupaten Banyuasin, dan Betung – Tempino – Jambi sepanjang 134 Km yang melewati Kabupaten Banyuasin, Muba, dan Muaro Jambi. (aha)
