Soal Raskin, Camat Minta Proteksi
KAYUAGUNG- Pendistribusian beras miskin (raskin) ke masyarakat yang kerap menuai masalah dilapangan membuat camat selaku pengelola dana operasional meminta proteksi hukum dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendistribusian raskin dapat benar berjalan dengan aman dan lancar.
“Raskin atau dana subsidi itu digelontorkan Pemkab OKI ke masing-masing kecamatan. Memang masalah ini perlu proteksi dari pemerintah. Apalagi pemberian dana subsidi ini tidak dilengkapi dengan acuan rincian penggunaan,” kata Camat Sirah Pulau Padang Saipul Rahman dalam rapat bersama Pemkab OKI kemarin.
Dia menjelaskan bahwa dana subsidi yang diterima itu full tanpa dilengkapi acuan rincian dalam penggunaannya sehingga camat selaku camat sebagai pengelola dana operasional perlu jaminan dan dukungan dari Pemkab OKI bila berbenturan hukum dikemudian.
Kalau tidak ada jaminan kepastian hukum, justru ini akan memunculkan rasa kekhawatiran perangkat kecamatan.
“Percuma saya sekuat tenaga untuk melakukan pendistribusian raskin ke masyarakat kalau tidak ada jaminan perlindungan hukum. Dalam aplikasinya semua perangkat kecamatan tidak mau melaksanakannya karena takut salah dalam penggunaan dana subsidi yang diberikan itu,”tuturnya.
Menyikapi hal itu,Wakil Bupati OKI M Rifai menegaskan bahwa pihaknya siap dan bertanggungjawab sepenuhnya bila nanti ada tuntutan maupun gugatan terkait penggunaan subsidi dana operasional raskin. Asalkan aplikasi pendistribusian raskin dijalankan dengan baik dan tepat sasaran.
“Pemkab OKI khususnya saya siap dan bertanggung jawab bila nanti ada tuntutan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait penggunaan dana subsidi operasional raskin,” jelas M Rifai.
Terpisah,Kabag Ekonomi Setda OKI Arie Iskandar menambahkan untuk harga beras raskin sampai ke tangan masyarakat tidak boleh dijual diatas harga yang telah ditetapkan sebesar Rp1.600 per kilogram.
“Dengan dalih apapun dilarang menjual raskin diatas harga yabg telah ditetapkan,” katanya.(fian)
