SEKAYU, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) telah menyepakati sedikitnya 36 Kerja Sama Daerah sepanjang tahun 2020 sebagai bagian dari strategi pembangunan.
“Kesepakatan 36 Kerja Sama Daerah tersebut telah mencapai tahap penandatangan Naskah Kesepakatan dengan pihak mitra,” ungkap Sekretaris Daerah Muba Apriyadi melalui Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah (BKSD) Muba, Dicky Meiriando, Rabu (30/12).
Dia mengatakan, puluhan Kerja Sama Daerah itu berlangsung optimal walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal ini guna memenuhi pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Muba. Padahal, BKSD Muba baru terbentuk pada bulan Februari 2020 lalu.
“Kesepakatannya terdiri dari 33 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), 1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD), dan 2 Sinergi Program dengan Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Dicky merinci, untuk KSDPK yang diprakarsai pihak ketiga meliputi kerja sama penyelenggaraan program Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) di bidang minyak dan gas bumi. Lalu di bidang perkebunan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan PT Petrotekno.
Adapula penyelenggaraan kerja sama dalan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan KADIN Sumsel, dan kerja sama dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Muba dengan DPC PPDI Muba.
Sedangkan, KSDPK yang diprakarsai Pemkab Muba meliputi kerja sama dalam pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dengan Posbakum Advokat Indonesia Palembang, YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya, YLBHI Palembang, IKADIN Sumsel melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Serta penyelenggaraan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan 25 perusahaan.
Untuk KSDD yaitu kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tentang penyelenggaraan Kerja Sama Daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muaro Jambi.
Sedangkan sinergi program dengan Pemerintah Pusat meliputi sinergitas dalam penyelenggaraan, pengembangan, serta pemanfaatan data dan informasi geospasial dengan Badan Informasi Geospasial. Adapula sinergitas program perlindungan kekayaan intelektual komunal dan indikasi geografis, dengan Kanwil Kemkumham Sumsel. Terakhir, sinergitas dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Sekretaris TKKSD Muba ini menambahkan, yang masih dalam tahap pembahasan naskah kesepakatan, antara lain Sinergi dengan Badan Keamanan Laut tentang Sinergitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan dan Badan Intelijen Strategis TNI tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Bidang Intelijen dalam rangka Pencegahan Konflik Sosial yang diprakarsai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sedangkan yang masih dalam tahap persiapan antara lain sinergi program dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian, dan kerja sama dengan Pusat Penelitian Karet PT Riset Perkebunanan Nusantara, yang diprakarsai Dinas Pedagangan dan Perindustrian tentang Fasilitasi Pengembangan Produk Hilirisasi Karet Alam untuk Industri Kecil dan Menengah. Kemudian KSDPK Prakarsa PT Jasa Armada Indonesia tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal di Sungai yang saat ini sedang dalam pembahasan teknis dengan Dinas Perhubungan.
“Khusus KSDD ada beberapa yang masih dalam tahap penjajakan awal dengan Pemkot Palembang, Pemkot Lubuk Linggau, Pemkot Jambi dan Pemkab Ogan Komering Ilir,” jelas Dicky.
Selain itu, ada pula fasilitasi pelaksanaan kesepakatan bersama KSDPK antara Pemkab Muba dengan PT Generasi Bangsa Indonesia tentang Penyediaan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Skema KPBU Unsolicited. Lalu, antara Pemkab Muba dengan Pusat Penelitian Karet PT RPN dan PT Jaya Trade Indonesia tentang Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Pravulkanisasi.
Di Tahun 2020 ini BKSD Muba juga telah melakukan evaluasi guna mengoptimalkan pelaksanaan Kerja Sama Daerah, khususnya terkait dengan KSDD yang sudah ditandatangani kesepakatan bersamanya, yaitu KSDD dengan Pemkab PALI, KSDD dengan Pemkab Banyuasin dan KSDD dengan Pemkab Musi Rawas.
Sedangkan terkait dengan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2020 baru tahap penggalian informasi potensi kerja sama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. “Mudah-mudahan d itahun mendatang kerja sama luar negeri ini dapat terlaksana, khususnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Muba sebagai Ibukota Dunia untuk Energi Berkelanjutan berbasis Palm Oil di Tahun 2030,” harapnya. (yas)
