JAKARTA, fornews.co – Pemerintah akan segera memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam waktu dekat, tepatnya setelah keluar izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Laporan KPCPEN, di Kantor Presiden, Senin (04/01) siang.
“Dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan. Tapi ini tentu menunggu EUA daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” ujarnya.
Dia menyampaikan, pemerintah terus berupa mengamankan suplai vaksin untuk kebutuhan vaksinasi tersebut, antara lain melalui kerja sama dengan AstraZeneca, Pfizer, Novavax, maupun GAVI.
Dia mengatakan, pemerintah berharap, pelaksanaan vaksinasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun selain pelaksanaan vaksinasi, terus dibutuhkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Apalagi pelaksanaan vaksinasi pada sekitar 182 juta rakyat Indonesia juga membutuhkan waktu.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), dan tetap menghindari kerumunan. Pemerintah juga mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi.
“Dengan vaksinasi, disiplin tetap perlu, karena COVID-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir,” imbuh Airlangga.
Terkait penanganan COVID-19, pada akhir bulan Desember tahun lalu terjadi peningkatan kasus aktif. Tercatat, jumlah kasus aktif per 3 Januari mencapai 110.679 kasus. Untuk itu, pemerintah mendorong optimalisasi tempat tidur di rumah sakit di Indonesia.
“Pemerintah akan melakukan dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah realokasi daripada perawatan, di mana alokasi untuk penanganan COVID-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal ini,” kata dia.
Juga akan dilakukan penambahan tenaga kesehatan, terutama peningkatan jumlah perawat. “Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah daripada tenaga kesehatan, targetnya 10.000 (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan COVID-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran. “Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak, maupun isolasi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah terus memantau perkembangan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan, karena memang dengan adanya Natal (dan) Tahun Baru liburan. “Peningkatan disiplin terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi,” pungkasnya. (yas)
#satgascovid19 #ingatpesanibu #ingatpesanibupakaimasker #ingatpesanibujagajarak #ingatpesanibucucitangan #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
