JAKARTA, fornews.co – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan LBH Pers mengutuk penangkapan terhadap Jurnalis Filipina yang juga CEO Rappler Maria Ressa, di kantor Rappler di Pasig City, Filipina, Rabu (13/02) waktu setempat.
Setidaknya empat petugas dan pengacara dari Biro Investigasi Nasional Filipina (National Bureau of Investigation/NBI) datang ke kantor Rappler dan membawa surat penangkapan yang telah ditandatangani oleh Hakim Rainelda H. Estacio-Montesa dari Pengadilan Manila. Surat bertanggal 12 Februari 2019 itu, diserahkan menjelang pukul 5 sore. Hal ini mempersulit pembayaran jaminan karena pengadilan hanya beroperasi hingga pukul 5 petang.
Maria dijerat dengan menggunakan UU Kejahatan Siber karena artikel yang dipublikasikan Rappler pada 29 Mei 2012. Laporan berjudul Hakim Agung menggunakan kendaraan SUV milik pengusaha kontroversial (CJ using SUVs of controversial businessman) ditayangkan di situs Rappler sebelum Filipina mengesahkan UU Kejahatan Siber.
Dalam artikel disebutkan bahwa bekas Hakim Agung Renato Corona menggunakan kendaraan yang terdaftar atas nama pengusaha Wilfredo Keng, yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia. Dalam laporan tersebut Rappler telah memenuhi unsur keberimbangan dengan mewawancarai Keng dan memuat kutipannya.
Tak puas dengan artikel itu, Keng melayangkan gugatan pada 2017 atau 5 tahun setelah Rappler mempublikasikan artikel tersebut. Rappler memandang pelaporan kasus ini tidak berdasar dan mengada-ada. Bahkan Kepala Unit Kejahatan Siber NBI Manuel Eduarte juga sempat menghentikan investigasi pada Februari 2018 karena tidak menemukan dasar yang kuat untuk meneruskan tuntutan.
Namun, delapan hari kemudian, NBI kembali membuka kasus ini dan menyerahkan berkas ke Kementerian Kehakiman. Bermodalkan teori bahwa Rappler terus menerus menayangkan artikel tersebut, NBI berubah pikiran dan memandang kasus ini masih layak untuk dilanjutkan.
Tuntutan hukum ini bukan serangan yang pertama untuk Rappler sejak Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkuasa. Pada 3 Desember 2018, surat penangkapan untuk Maria juga pernah dikeluarkan atas lima kasus penggelapan pajak. Sebelumnya, pada 20 Februari 2018, jurnalis Rappler Pia Randa juga dilarang untuk meliput di Istana Kepresidenan Filipina.
Semua serangan ini tidak menghentikan Maria dan Rappler dalam menjalankan tugas mereka sebagai jurnalis dan media. Sesaat setelah ditangkap Maria berkata: “Kami tidak akan terintimidasi. Beragam kasus hukum, propaganda hitam, dan kebohongan yang disebarkan tidak akan berhasil menghentikan jurnalis Filipina yang terus berjuang. Akrobat hukum ini menunjukkan seberapa besar upaya pemerintah untuk membungkam jurnalis, termasuk upaya mereka untuk memaksa saya menghabiskan hari-hari di penjara”.
Melihat sejumlah perkembangan yang terjadi di Filipina, Ketua AJI Indonesia Abdul Manan dalam rilisnya Kamis (14/02), mengutuk penangkapan Maria Ressa. Menurutnya, penahanan ini hanya upaya untuk membungkam jurnalis dan media yang melancarkan kritik terhadap pemerintah.
Menyampaikan solidaritas dan dukungan ke Maria Ressa, Rappler, dan rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam organisasi jurnalis the National Union of of the Philippines (NUJP). Mendesak pemerintah Filipina untuk menghormati demokrasi dan melindungi kebebasan pers dengan cara menghentikan intimidasi serta tuntutan hukum terhadap Maria Ressa.
Sementara, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin juga turut mengecam penangkapan Jurnalis Maria Ressa karena didasarkan pada karya jurnalistik yang dipublikasi oleh media Rappler. Bahwa sejatinya pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan yang memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan penangkapan tersebut merupakan tindakan yang mencederai hak asasi manusia khususnya kebebasan pers dan hak atas informasi masyarakat.
“Sebagai sesama masyarakat ASEAN, kami mendesak dan menagih kepatuhan Pemerintah Fillipina untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan pers sebagaimana dalam piagam Deklarasasi Hak Asasi Manusia ASEAN Pasal 23,” ujarnya.
Deklarasi HAM ASEAN memuat “Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut”.
Lebih lanjut disampaikan, solidaritas dan dukungan ke Maria Ressa, Rappler, dan rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam organisasi jurnalis the National Union of of the Philippines (NUJP). Serta mendesak Pemerintah Indonesia dan AICHR Indonesia untuk menyatakan sikap dan mendesak Pemerintah Fillipina untuk mengutamakan peradilan yang adil dan terbuka juga menghormati kebebasan pers dan hak asasi manusia lainnya. (rel)
