PALEMBANG, fornews.co – Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Palembang (APPP) menyuarakan agar KPU Sumsel untuk menjadi penyelenggara yang jujur dan amanah dalam melakukan tugas.
“Siapapun Gubernur Sumsel terpilih tentu kita terima. Tapi kalau gubernur dan wakil gubernur terpilih karena kecurangan, KPU Sumsel harus bertanggung jawab,” ujar Koordinator APPP, Ruben, saat berbicara dihadapan massa-nya, di depan Kantor KPU Sumsel, Minggu (08/07) pagi.
Disaat yang sama, KPU Sumsel juga tengah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Sumsel. Bisa ditebak, fokus pengamanan menjadi terbelah hingga aparat kepolisian dan instansi terkait meningkatkan pengawalan.
Sementara, Koordinator aksi (Korak) Ruby Indaiarta mengungkapkan, pihaknya tidak akan menerima hasil Pillgub Sumsel, yang menurut mereka PPK dan PPS tidak dibiayai Palembang dan tidak dari anggaran KPU Sumsel.
Massa juga menolak, jika aksi ini dikerahkan dari paslon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel yang kalah. Justru, APPP menuntut dilaksanakannya Pilkada ulang khususnya di kota Palembang. “Kami minta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Palembang, hal itu bisa dilaksanakan jika menenuhi unsur TMS (Terstruktur, Masif dan Sistematis),” ungkapnya.
Kemudian, tambahnya, KPU Sumsel dinilai tidak memiliki legalitas hasil Pilkada di Sumsel, sehingga pihaknya minta proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Sumsel dihentikan. “Ini aksi kami pertama dan besok- besok akan lebih besar jika tuntutan kami tidak dilaksanakan,” tandasnya.
Meski Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Sumsel diwarnai aksi, namun pihak KPU Sumsel tetap menjalankan tugasnya. Karena pengamanan di kawasan kantor KPU juga terbilang cukup di back up ratusan personel dari Polda Sumsel dan Polresta Palembang, serta dari Kodam II Sriwijaya dan Sat Pol PP. (tul)
