PALEMBANG, fornews.co – Sepuluh hari berlalu pasca-perisitiwa hilangnya rendang di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Selasa (18/3/2025) lalu, namun tetap menjadi beragam sorotan.
Buntut dari konten kreator, Willie Salim, yang merencanakan masak besar daging sapi sebanyak 20 kilogram (kg) menjadi rendang, yang kemudian diklaim secara tiba-tiba hilang setelah ditinggalnya tak lebih dari 10 menit, menjadi boomerang bagi dirinya sendiri.
Akibat dari konten Willie Salim yang menyebut begitu cepatnya hilang rendang sebanyak 200 kg yang dimasak di kuali besar itu, seolah menyudutkan warga Palembang tak ubahnya orang rakus. Video rekaman itu diposing di media sosial (medsos) pada akun Tik Tok @Williesalim pada ketika itu juga.
Nah, hal itulah membuat masyarakat Kota Palembang, elemen-elemen masyarakat, organisasi-organisasi profesi pun bereaksi. Tak lama dari kejadian itu, justru Wali Kota Palembang, Ratu Dewa melayangkan permintaan maaf atas kejadian hilangnya rendang seberat 200 kg yang belum masak di pelataran BKB tersebut, lewat postingan di medsos pribadinya.
Usai pernyataan maaf dari medsos, barulah ada banyak reaksi dan respons dari Wong Kito, hingga melebar dan dikait-kaitkan dengan proses pembagian masak besar di Papua dan masih banyak lagi.
Berikutnya, banyak konten yang muncul di medsos yang justru lebih mendiskreditkan nama besar Palembang, hanya gara-gara pernyataan dari Willie Salim itu.
Bahkan, Gubernur Sumsel, Herman Deru, kembali mengingatkan soal bagaimana Sumsel mendapat hujatan akibat muatan konten oleh seorang konten kreator, yang berdampak pada buruknya citra Sumsel di kancah nasional.
Sebab, bila suatu informasi yang salah apabila tidak disanggah akan dianggap menjadi kebenaran, Pemprov Sumsel dalam hal ini Humas dan Kominfo, menjadi tugas untuk memberi informasi.
“Sulit bagi saya untuk mengembalikan citra Sumsel efek kasus rendang hilang ini,” ujar dia.
Sekarang ini, kata Herman Deru, dengan sajian berita atau informasi yang belum tentu benar, dengan mudah menjadi viral. Sebaliknya, bila berita atau informasi yang positif dengan tujuan yang baik, cukup sulit menjadi viral.
“Inilah bagaimana cara kita mengelola berita yang baik dan positif. Tentu perlu peran serta insan media semua. Di Indonesia ini tak ada batasan dalam penggunaan media sosial,” kata dia.
Sementara, Mualimin Pardi Dahlan (MPD), warga Jalan Gotong Royong II, Palembang, menilai, bahwa Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, terlalu cepat dalam merespons dan terkesan terprovokasi atas ungkapan yang disampaikan Willie Salim dalam konten di medsos tersebut.
“Saya kira itu berlebihan. Karena ada fakta yang terungkap dari kesaksian masyarakat yang ada di lapangan, ternyata rendang ini ada orang-orang yang merupakan tim dari Willi juga. Jadi kesannya sudah ada skenario untuk meminta warga mengambil,” ujar dia, Sabtu (28/3/2025).
Fakta lainnya, kata Mualimin, bahwa Willie Salim yang menurutnya selama 10 menit itu sedang lagi di toilet, malah berseberangan apa yang dirasakan masyarakat yang ada di lokasi.
“Ternyata dia (Willie) justru memantau dari dalam mobilnya, dan itu lebih dari 10 menit. Sehingga hal-hal semacam ini, dan saya kira yang lebih cepat dan bijak, kita berharap Pak Wali Kota Palembang menyampaikan ketulusan maafnya kepada seluruh warga Palembang,” kata pria yang akrab disapa Cak Apenk itu.
“Iya, ini kritik, tapi bukan berarti kita tidak suka dengan kepemimpinan Pak Ratu Dewa. Justru kita berada di pihak beliau selaku Wali Kota Palembang untuk memberikan pelayanan yang baik dan yang lebih pokok kepada warga Kota Palembang. Kewajiban itu yang harus diutamakan,” imbuh dia.
Cak Apenk menyebut, bahwa sikap pernyataan Ratu Dewa yang diposting di medsos tersebut termasuk kategori blunder. Hal itu, sambung dia, Karena faktor ketidak hati-hatian dan cenderung mungkin terbawa emosi, karena Wille Salim ini merupakan tamu bagi Kota Palembang dan memang sebagai konten kreator dengan jumlah pengikut yang banyak.
Apalagi, sebelum digelarnya masak besar 200 kg daging sapi menjadi rendang itu, Ratu Dewa juga sudah mengajak Willie Salim bersama tim untuk jalan-jalan di sejumlah tempat di Kota Palembang.
“Jadi mungkin atas penghargaan itu. Namun, tindakan yang diambil itu terkesan terlalu cepat, yang tidak melihat fakta-fakta lain. Ini tentu menjadi pelajaran, agar menyikapi sesuatu itu tidak tergopoh-gopoh, tidak serta merta, tapi harus lebih banyak membaca lebih luas situasi yang lebih lengkap,” ungkap lawyer di MPD Law Firm itu.
Terhadap respons dan reaksi terus muncul di tengah masyarakat, Cak Apenk menjelaskan, bahwa semua reaksi dari elemen-elemen masyarakat sipil, organisasi-organisasi profesi, dan ada pihak yang lantas mengambil langkah-langkah hukum melakukan laporan dugaan tindak pidana ke Polda Sumsel.
Lalu yang merasa ada kepentingan kelompok, terutama warga Kota Palembang yang dirugikan atas peristiwa ini, dan mengambil langkah-langkah hukum berupa gugatan class action ke Pengadilan Negeri, itu patut didukung.
“Pihak Polda sumsel bisa untuk mencoba menindaklanjuti laporan-laporan itu dengan serius, melakukan penyelidikan-penyelidikan secara profesional, sehingga menemukan kebenaran-kebenaran, termasuk juga rencana gugatan-gugatan yang akan diajukan oleh kawan-kawan melalui skema class action. Jadi betul-betul diuji bersama agar memberikan perhatian hukum,” jelas dia.
Nah kembali ke Ratu Dewa sebagai Wali Kota Palembang, terang Cak Apenk, sebaiknya menyampaikan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Kota Palembang.
“Ya saya kira akan lebih tepat. Ini bukan konteksnya untuk meninabobokan atau menurunkan tensi warga kota Palembang. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab selaku pemimpin,” terang pria yang pernah menjabat Sekretaris Dewan Nasional WALHI periode 2016 – 2021 itu.
Selain itu, Cak Apenk juga merespons soal satu tayangan video di media sosial (medsos) itu diunggah oleh Helmi Yahya, sebagai Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia (AKKI). Dalam video tersebut, Willie Salim sudah datang langsung menemui Helmi Yahya.
“Ini menjadi pelajaran serius. Karena kita berhak dong untuk bertanya, misal, selaku orang yang memimpin suatu wadah yang disebut dengan AKKI itu, untuk betul-betul diuji juga. Ya semacam batasan etika moral yang memang diberlakukan dengan maraknya konten-konten di medsos semacam ini,” terang dia.
“Tentu selaku ketua (Helmi Yahya) untuk mengevaluasi. Batasannya apa, kemudian Tindakan-tindakan seperti ini diduga ada pelanggaran etik, itu harus diukur,” tandas dia. (aha)
