PALEMBANG, fornews.co – Wali Kota (Wako) Palembang, Ratu Dewa dan jajaran meminta saran langsung dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, terkait pelaksanaan pembangunan program strategis nasional di Palembang.
Tak hanya program strategis nasional, sejumlah persoalan terkait penataan kota Palembang yang harus diselesaikan pun diutarakan Ratu Dewa, saat mengunjungi kediaman Herman Deru, di Taman Kenten, Palembang, Jumat (23/1/2026) malam.
Ratu Dewa menyatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Karya Jaya. Namun, rencana itu masih terkendala status lahan yang merupakan aset milik Kementerian Perhubungan.
“Karena itu, kami berharap ada dukungan dan dorongan dari Gubernur Sumsel agar rencana tersebut dapat terealisasi,” ujar dia.
Berikutnya, kata Ratu Dewa, soal pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), yang saat ini telah terbentuk kelembagaan KKMP di 107 kelurahan dan delapan gerai telah beroperasi.
“Sementara 99 gerai lainnya masih dalam tahap perencanaan pembangunan,” kata dia.
Ratu Dewa juga mengungkapkan beberapa persoalan lain seperti, ada sekitar 4.000 kepala keluarga warga Banyuasin yang kini masuk wilayah administrasi Kota Palembang. Kondisi itu menyebabkan perlu penyesuaian dan perluasan wilayah kota yang telah berlangsung sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya.
Berikutnya, Ratu Dewa menjelaskan, soal rencana penataan kota melalui pelaksanaan Car Free Night di Jalan Kolonel Atmo serta pengembangan pedestrian hingga Jalan TP Rustam Effendi. Karena, program ini membutuhkan penataan bahu jalan yang saat ini dinilai belum tertata dengan baik.
Lalu, permasalahan gedung parkir di kawasan Pulau Mas, Megahria, dan Gedung Dika, serta kendala hibah lahan PMI dan perluasan kolam retensi Simpang Polda, yang direncanakan didanai melalui program NUFReC.
Merespons semua paparan Wako Palembang, Gubernur Sumsel, Herman Deru menerangkan, bahwa sinergi yang dibangun Pemkot Palembang ini merupakan langkah yang baik.
“Nah kalau untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), sebaiknya bisa dialihkan ke kawasan Intirub sebagai alternatif solusi atas kendala lahan,” terang dia.
Untuk KKMP, Herman Deru menyebut, bahwa dalam petunjuk pelaksanaannya, pembangunan gedung koperasi itu bisa dilakukan dengan sistem sewa lahan atau kerja sama bisnis ke bisnis. (kaf)
