JAKARTA, fornews.co — Pemerintah mulai menggeser pendekatan dari pola reaktif menuju strategi pencegahan berbasis data, kolaborasi lintas lembaga, serta keterlibatan publik yang lebih luas.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 tidak lagi dipandang sebagai siklus tahunan yang berulang, tetapi sebagai sinyal perubahan yang menuntut respons lebih sistemik.
Dalam rapat koordinasi bersama BMKG dan BNPB, Kementerian Kehutanan menekankan bahwa tantangan tahun ini berbeda secara karakter. Musim kering diperkirakan datang lebih awal dan bertahan lebih lama, menciptakan tekanan berlapis pada kawasan hutan, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan.
Menteri Kehutanan, Raja Antoni, menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai situasi biasa.
“Pada tahun ini, kekeringan datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang. Risiko kebakaran akan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan ini membutuhkan kesiapan kolektif,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Data awal menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, luas area terdampak karhutla telah mencapai lebih dari 32 ribu hektare.
Angka tersebut terus bertambah pada Maret, dengan konsentrasi terbesar berada di Riau.
Kenaikan jumlah titik panas juga melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun lalu, menandakan bahwa tekanan terhadap ekosistem semakin intens.
Namun, di balik angka tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar bagaimana mencegah kebakaran sejak awal, bukan hanya memadamkannya.
Dalam konteks ini, pemerintah mulai memperkuat integrasi antara data iklim, patroli lapangan, hingga operasi udara.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa analisis iklim menunjukkan pola yang perlu diantisipasi sejak dini.
“Musim kemarau tahun ini diproyeksikan lebih kering dari rata-rata, dengan curah hujan di bawah normal. Potensi El Niño juga mulai terlihat, meskipun masih dalam kategori lemah hingga moderat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dinamika ini akan terus dipantau hingga 2027 untuk memastikan respons tetap relevan dengan perkembangan kondisi atmosfer.
Di sisi operasional, BNPB telah menyiapkan armada udara sebagai bagian dari strategi pengendalian. Helikopter waterbombing dan patroli disiagakan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses tim darat.
Langkah ini dilengkapi dengan operasi modifikasi cuaca, yang telah dilakukan di Riau melalui puluhan penerbangan penyemaian garam untuk meningkatkan peluang hujan buatan.
Kepala BNPB dalam koordinasi tersebut menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penanganan.
“Jumlah armada bisa ditingkatkan jika eskalasi kebakaran naik. Prinsipnya adalah respons cepat dan terukur, agar api tidak berkembang menjadi lebih luas,” ujarnya.
Meski demikian, pendekatan teknis tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku di tingkat akar rumput. Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi faktor dominan dalam banyak kasus.
Pemerintah menilai bahwa upaya pengendalian harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran publik dan penegakan hukum yang konsisten.
“Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat menentukan. Penggunaan api untuk pembukaan lahan harus dihentikan karena dampaknya luas dan sulit dikendalikan,” tegas Raja Antoni.
Langkah penindakan juga mulai diperkuat. Sejumlah perusahaan telah dikenai sanksi administratif sebagai bagian dari pengawasan terhadap praktik pengelolaan lahan. Ini menjadi sinyal bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada imbauan, tetapi juga menyasar aspek kepatuhan.
Di tengah situasi ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 kembali ditekankan sebagai landasan kerja bersama, yang menuntut keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.
Namun, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada kesiapan menghadapi musim kering, tetapi juga pada konsistensi menjaga komitmen kolektif. Karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan refleksi dari relasi antara manusia, kebijakan, dan tata kelola sumber daya alam.
Jika strategi pencegahan mampu dijalankan secara konsisten, dari pemanfaatan data iklim hingga perubahan perilaku di lapangan, maka peluang untuk menekan risiko akan semakin terbuka.
“Sebaliknya, tanpa pergeseran cara pandang, siklus kebakaran akan terus berulang dengan dampak yang semakin luas,” tutupnya.
