JAKARTA, fornews.co — Lonjakan harga avtur akibat ketegangan geopolitik global mendorong pemerintah mengambil langkah menjaga maskapai tetap bertahan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat, kebijakan yang diambil bukan hanya soal menahan harga tiket, tetapi juga tentang menjaga ekosistem penerbangan tetap hidup.
Pemerintah memilih jalan tengah dengan menaikkan fuel surcharge (FS) hingga 38 persen, sembari menahan kenaikan harga tiket domestik dalam kisaran 9 hingga 13 persen.
Langkah itu menunjukkan upaya menyeimbangkan dua kepentingan besar terhadap daya beli publik dan keberlanjutan industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meredam dampak langsung dari kenaikan biaya energi.
“Kami berupaya agar industri tetap berjalan, namun masyarakat juga tidak terbebani secara berlebihan. Karena itu, kenaikan tiket dijaga tetap dalam batas yang terjangkau,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Intervensi pemerintah tidak berhenti pada penyesuaian tarif. Skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi menjadi bantalan fiskal agar harga tidak melonjak lebih tinggi.
Kebijakan tersebut, dengan kebutuhan anggaran yang besar, mencerminkan pilihan politik anggaran yang berpihak pada stabilitas mobilitas masyarakat.
“Kombinasi kebijakan ini akan diterapkan dalam periode terbatas dan terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambah Airlangga.
Namun, persoalan yang dihadapi industri penerbangan tidak hanya berasal dari harga bahan bakar. Struktur biaya yang kompleks, termasuk mahalnya suku cadang, menjadi faktor lain yang menekan daya saing.
Untuk itu, pemerintah menurunkan bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi nol persen, membuka ruang efisiensi bagi maskapai sekaligus mendorong industri perawatan pesawat (MRO) dalam negeri.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja,” jelas Airlangga.
Di sisi teknis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa penyesuaian fuel surcharge tidak ditetapkan secara sepihak.
“Keputusan ini diambil melalui koordinasi dengan maskapai, sehingga mempertimbangkan kondisi operasional yang mereka hadapi,” ujarnya.
Meski demikian, kebijakan ini tetap menyisakan tantangan. Ketergantungan pada fluktuasi energi global membuat industri penerbangan rentan terhadap guncangan eksternal.
Tanpa transformasi jangka panjang, termasuk efisiensi operasional dan diversifikasi energi, tekanan serupa berpotensi terus berulang.
Dalam hal ini, langkah pemerintah bisa dilihat sebagai upaya stabilisasi jangka pendek sekaligus sinyal perlunya pembenahan struktural.
Ke depan, keberhasilan menjaga keseimbangan antara harga tiket dan keberlanjutan industri akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global.
