JAKARTA, fornews.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan, bulan Juli ini pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware dipastikan akan kembali normal.
“Sesuai perintah Bapak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini,” ujar dia, usai memimpin rapat koordinasi, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (01/07/2024).
Hadi menjelaskan, saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 berada dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
“Kalau secara operasional PDNS berjalan dan ada gangguan, maka masih ada backup yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam. Bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup,” jelas dia.
Berkaca dari hal itu, Menko Polhukam meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya, untuk melakukan back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDN Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” tegas dia.
Pemerintah, ungkap Hadi, akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.
“Nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud sehingga tidak penuh yang ada data yang ada di PDN,” ungkap dia.
Hadi meneruskan, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.
“Kita juga diperintah Bapak Presiden meninjau kembali peraturan presiden/instruksi presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tandas dia. (aha)
