JAKARTA, fornews.co – Provinsi Sumsel yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diingatkan untuk segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut.
Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, saat memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Antisipasi Karhutla di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Dihadapan peserta Rakorsus yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pimpinan lembaga/badan, serta Kepala Daerah yang wilayahnya berpotensi terjadi karhutla itu, Hadi menyatakan,
fenomena El Nino diprediksi masih akan berlanjut hingga akhir tahun.
“Kami meminta seluruh provinsi paling rawan karhutla segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut. Kami
menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan karhutla,” ujar dia.
Berdasarkan prediksi BMKG, kata Hadi, musim kemarau akan terjadi pada Juni-Juli namun masih normal, sedangkan pada Maret masih akan terjadi hujan dan curah hujan pada April masih terjadi. Makanya, seluruh kepala daerah yang wilayahnya berpotensi karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal.
Kemudian, sambung dia, pada Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Lalu pada Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi karhutlah di Sumsel, Riau, Kalteng.
“Untuk Jawa-Bali-NTB musim kering akan lebih dulu terjadi. Jadi para kepala daerah segera lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan, agar upaya penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat. Beri juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi karhutla,” tegas dia.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, dalam penanganan karhutla selain pencegahan, yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman dan penanganan pasca bencana.
“Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” ungkap dia.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni yang mendapat kesempatan menyampaikan kondisi wilayahnya, mengaku optimistis langkah-langkah dan program penanganan karhutla yang dilakukan Pemprov Sumsel untuk tahun 2024 ini akan lebih baik lagi.
“Kita tetap melakukan langkah-langkah dan meniru seperti pola tahun lalu, dengan tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal, sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi,” kata dia.
Rasa optimistis Fatoni tersebut, karena tahun lalu Pemprov Sumsel mendapat apresiasi dari KLHK dalam penanganan karhutla, makanya untuk tahun ini tentu akan lebih baik lagi.
Kemudian, Fatoni berbicara, soal rekomendasi bagi pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. Terutama strategi, rencana, persiapan personel dan anggaran penanganan bencana.
“Tadi kita sampaikan rekomendasi yang perlu strategi dan rencana yang baik melalui penyiapan anggaran, penyiapan personil, kemudian sarana prasarana, termasuk koordinasi di semua stakeholder yang ada harus diperkuat,” tandas dia. (aha)
.
