PALEMBANG, fornews.co – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan 1.000 Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.700 Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat Palembang, di SMA Negeri 1 Palembang, Senin (22/01). Dia berpesan agar bantuan ini tidak disalahgunakan untuk membeli pulsa dan rokok.
Jokowi mengatakan, dana KIP untuk anak SD sebesar Rp450.000, SMP sebesar Rp750.000 dan SMA, Rp1 juta. Sementara total bansos PKH yang digelontorkan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang akan disalurkan dalam empat tahap.
Menurut dia, dana KIP dan PKH tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak, dengan kata lain tidak diperuntukkan kebutuhan lain.
“Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan perbaikan gizi keluarga. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok) maka akan langsung dicabut,” kata Jokowi menegaskan.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp500.000 pada pencairan tahap pertama tersebut.
“Bulan Februari dana PKH akan dicairkan untuk tahap pertama sejumlah Rp500.000 dari 4 tahapan sebanyak Rp1.890.000. Tahap pertama Rp.500 ribu, tahap kedua Rp500.000, tahap ketiga Rp500.000 dan tahap keempat Rp390.000,” urainya.
Terkait pemanfaatan dana KIP dan PKH, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengimbau kepada ibu-ibu untuk menyampaikan kepada suami dengan cara-cara yang baik dan santun, bahwa bantuan ini diperuntukkan bagi gizi dan pendidikan anak.
“Hal ini penting agar anak-anak sehat dan pintar, dan penting untuk negara agar anak-anak bisa berkompetisi dan bersaing dengan negara lain,” imbuhnya.
Turut mendampingi presiden, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pihaknya akan mengawal seluruh bantuan sosial tersebut tersalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Diterangkannya, tahun 2018 sejalan arahan presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar Rp1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.
“Kami juga akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan,” ungkap Idrus.
Idrus megungkapkan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 – 10% di tahun 2018 ini. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial.
Lebih jauh, Idrus meminta masyarakat penerima bantuan membiasakan perilaku menabung. Apalagi, kata dia, saat ini bansos disalurkan secara non tunai dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank.
“Jangan dihabiskan semua ya ibu-ibu. Sisihkan sebagian untuk ditabung,” imbuhnya.
Idrus secara langsung juga melakukan pengecekan isi tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia.
Sekadar informasi, tahun 2018 pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp149,2 miliar untuk 78.955 KPM di Kota Pelembang dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1,3 triliun. (bas)
