PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) sudah menyiapkan cadangan dana sekitar Rp10 miliar dan program Rp1 juta satu tahun per mahasiswa yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Kita sudah menyiapkan cadangan dana untuk mahasiswa yang akan membutuhkan bantuan tersebut. Bagi yang tidak mampu untuk memberikan potongan itu Pemprov Sumsel juga sudah menyiapkan cadangan dana lebih kurang lebih Rp10 miliar dan program Rp1 juta satu tahun per mahasiswa yang diusulkan sesuai data baik PTN maupun PTS untuk saat ini,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat menerima mahasiswa di ruang rapat gubernur, Kamis (11/06).
Herman Deru mengungkapkan, kebijakan bantuan itu merupakan murni inisiatif darinya sebagai pemimpin melihat kondisi yang dihadapi masyarakatnya. Sebab, dari pengamatan dan tim beserta jajarannya, yang terkena dampak COVID-19 ini bukan hanya pelaku usaha, orang-orang rentan termasuk juga mahasiswa dengan dampak yang berbeda- beda.
“Dari dampak aspek kesehatan, aspek ekonomi, termasuk mahasiswa yang masih menjadi tanggungan orang tua. Oleh sebab itu saya punya inisiatif sebagai pemimpin wilayah, pemimpin masyarakat melihat situasi ini saya mengimbau pada PTN dan PTS di Sumsel dengan memperhitungkan dampak serta pro dan kontra yang ada,” ungkap dia.
Atas dasar tersebut, jelas Herman Deru, pihaknya meminta agar PTN/PTS yang bersangkutan agar menyinkronkan kemampuan peguruan tinggi dan kemampuan mahasiswa.
“Imbauan itu disinkronkan. Saya katakan sesuai dengan kemampuan lembaga, bahwa PTN sangat bergantung dengan tempatnya bernaung yaitu Dirjen Dikti dan Kementerian Pendidikan, untuk UIN misalnya itu tergantung pada Kementerian Agama serta untuk PTS ada di bawah naungan L2 Dikti,” jelas dia.
Kepada mahasiswa, Herman Deru menekankan, agar nantinya bantuan itu dapat dipakai dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Namun kita tidak boleh gegabah. Oleh sebab itu saya berikan surat kedua setelah bertemu dengan Aptisi dan PTN, saya meminta data mahasiswa yang belum menerima bidikmisi, yang belum menerima PPA, dengan syarat keluarganya tidak mampu dan masuk di dalam data TKS ( terpadu kesejahteraan sosial) agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas dia.
Sementara, mahasiswa Fakultas Hukum Unsri Indralaya Perwakilan OKU Timur, Mevo Putra Tuban; Fakultas Elektro Universitas PGRI perwakilan Ogan Komering Ilir, Andi Leo dan Rudi Haikal dari Fakultas Hukum Unsri Indralaya yang hadir tersebut, berinisiatif membentuk Tim Gugus Tugas guna mengawal penerima bantuan keringanan UKT. (aha)
