Beredar Kabar Penyalahgunaan Dana Desa, Ini Penjelasan Kadin PMD OKI

Kepala Dinas PMD OKI Hj Nursula. (ist)

KAYUAGUNG, fornews.co – Masyarakat di Kabupaten OKI baru-baru ini dikejutkan dengan maraknya kabar yang beredar di media sosial mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa (DD). Bahkan kabar itu diikuti dengan adanya kabar dilaporkannya Bupati OKI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta seluruh Kepala Desa di jajaran Kabupaten OKI dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan korupsi DD yang dilontarkan Aliansi Indonesia itu disebut-sebut dilakukan terkoordinir dan merugikan negara miliaran Rupiah. Adapun beberapa indikasi penyimpangan DD yang disampaikan Aliansi Indonesia di antaranya, adanya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa yang menggunakan biaya Rp7 juta per desa khusus dalam Provinsi Sumatra Selatan dan untuk pelatihan di luar Provinsi Sumsel dipotong kembali Rp18 juta per desa. Selain itu, dalam berita tersebut juga disampaikan adanya dugaan dalam pengadaan ATK seperti pengadaan Laptop dan Printer Rp8 juta per desa, serta pembuatan papan pengumuman APBDes sebesar Rp7 juta per desa.

Tidak cukup sampai disitu, yang termasuk dalam laporan tersebut juga ada pengadaan buku bacaan anak untuk perpustakaan desa sebesar Rp7 juta per desa yang dianggap tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, dan buku yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan.

Terkait tudingan Aliansi Indonesia tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten OKI, Hj Nursula angkat bicara. Nursula secara tegas membantah dugaan tersebut.

“Dalam pelaksanaan program Dana Desa APBN di Kabupaten OKI dari tahun pertama (2015) hingga 2018 lima kegiatan yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut seperti pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa, ATK dan pengadaan laptop serta printer, papan pengumuman dan perpustakaan desa itu semuanya tidak benar,” tegas Nursula, Rabu (05/12).

Dijelaskannya, berdasarkan Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perka LKPP 13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa menyebutkan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing desa harus berdasarkan kebutuhan desa.

“Ini melalui musyawarah desa, dan pelaksana kegiatannya oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan dari masing-masing desa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Nursula, setiap tahun pihaknya juga telah dilakukan audit oleh BPK perwakilan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) terkait pelaksanaan dan penyaluran serta program-program pembangunan hingga pemberdayaan di desa yang ada di Kabupaten.

“Sistem administrasi perencanaan sampai pelaporan desa-desa pun sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibuat oleh Kemendagri dan BPKP,” pungkasnya. (rif)

Loading...