PALEMBANG, fornews.co – Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adlinsyah M Nasution, menyampaikan, agar para pegawai dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) memperhatikan empat hal terkait insentif dan TPP.
Demikian itu disampaikan Adlinsyah, pada rapat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) terkait insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Gedung Graha Praja Setda Sumsel, di Palembang, Rabu (05/12).
Adapun empat hal yang dimaksud oleh KPK, yaitu pertama, hati-hati dengan kata jual beli jabatan. Kedua, bagaimana persiapan TPP.
“Untuk TPP, harus kita dorong. Karena merupakan salah satu bentuk reward atau penghargaan dan TPP diberikan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga produktivitas, motivasi, disiplin dan kinerja meningkat dengan catatan harus diatur, yakni tentang Planing, e-budgetting, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) online, Anjab Analisis Beban Kerja ( ABK) dan LHKPN,” terangnya.
Selanjutnya (ketiga) yakni jangan melakukan gratifikasi, melaikam grafitasi. Maksud gratifikasi di sini imbuhnya, jangan ada dana dari bawah ke atas alias suap. Menurutnya, dana itu harusnya bergerak gravitasi (dana yang mengalir dari atas ke bawah). Adapun yang keempat, laporan harta kekayaan.
Dari hasil koordinasi tersebut, dibahas juga mengenai laporan dari berbagai daerah tentang aplikasi penilaian pegawai, pemotongan dana ketidak hadiran dan keterlambatan pegawai, TTP yang disesuaikan dengan sistem kerja dan laporan – laporan yang belum divalidasi. Untuk hal ini, KPK mengapresiasi dua daerah yakni Musi Rawas (Mura) dan Banyuasin.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan
KPK serius dalam melakukan program ini. Menurutnya, kalau ada yang melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi atau mengajak melakukan tindakan korupsi, agar menolak tindakan tersebut, bila perlu mengundurkan diri dari jabatan.
“Sampaikan kepada bupati. Sudahlah pak kami gak mau lagi begini – begini (korupsi) pak. Ke depan, tolong pak, kalau tetap seperti ini aku mau mengundurkan diri,” kata Adlianysah, menginspirasi para ASN.
Pada Rakorsup ini, dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), H Herman Deru, Wakil Gubernur H Mawardi Yahya dan Sekda Nasrun Umar serta berbagai utusan kabupaten/kota.
“Acara ini diinisia oleh KPK, untuk mendengarkan saran dalam rangka pencegahan korupsi khususnya di lingkungan kita, dan lebih luas lagi untuk wilayah Sumsel,” kata Herman Deru saat memberi sambutan di Rakorsup KPK. (irs)
