PALEMBANG, fornews.co – Perwakilan BPKP Sumsel didesak segera mengeluarkan hasil audit investigatif terkait dugaan korupsi Pengelolaan dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pada BUMD PT Sriwijaya Agro Industri (SAI) tahun 2021-2022.
Permintaan tersebut disampaikan massa Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), yang menggelar aksi di halaman Kantor BPKP Sumsel, Palembang, Rabu (7/8/2024).
Selain hal itu, Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, SH menyatakan, mereka juga mendesak perwakilan BPKP Sumsel segera menyerahkan hasil audit ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, untuk percepatan penangan perkara dugaan KKN pada PT SAI, agar kasus ini mendapat kepastian hukum dan adanya penetapan tersangka.
“Kami harap pihak Perwakilan BPKP Sumsel dapat bekerjasama dengan baik, membantu Kejari Palembang guna menyelamatkan kerugian keuangan negara, dan menghukum pelaku indikasi tindak pidana korupsi di PT SAI,” kata dia.
Rahmat mengungkapkan, sebagai lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai perusahaan negara dan badan usaha pemerintah daerah, pihaknya mengingatkan Perwakilan BPKP Sumsel untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara objektif dan tidak memihak.
Sementara, menanggapi aksi tersebut, Koordinator Pengawasan Investigasi BPKP Sumsel, Ahmad Fauzi menjelaskan, berdasarkan hasil audit BPKP ada dugaan kerugian negara dan kasus itu, sudah masuk dalam penyidikan Kejari Palembang.
“Hasil audit kami yang sedang berjalan tidak akan pernah lulus para terduga kasus korupsi di PT SAI,” tegas dia.
PT SAI (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumsel yang didirikan tahun 2020 berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020, yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Sumsel.
Dana penyertaan modal tersebut telah dicairkan sebesar Rp4.114.901.552, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah, memberikan kemanfaatan umum dan menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.
Dalam perjalanannya, ada dugaan penyimpangan dan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana penyertaan modal PT SAI tahun 2021-2022 sebesar kurang lebih Rp 4,1 miliar tersebut.
Atas dasar itu, pihak Kejari Palembang melalui Kasi Pidsus yang menangani perkara itu meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. (aha)
