SEKAYU, fornews.co – Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin menggelar webinar tentang peran Pemkab Muba dan masyarakat sebagai pengawas perikanan dalam menurunkan tingkat destructive fishing.
Destructive fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang ilegal dan merusak ekosistem perairan. Penangkapan ikan itu dilakukan dengan menggunakan alat setrum, bom ikan, hingga racun atau zat kimia.
Plt Kepala Dinas Perikanan Muba, Hendra Tris Tomy mengatakan, di Kabupaten Muba terdapat 5 sungai dan 25 anak sungai yang tersebar di setiap kecamatan. Di mana terdapat kebiasaan atau perilaku sejumlah masyarakat yang menangkap ikan secara merusak.
“Destructive fishing itu memiliki dampak buruk, yakni kematian ikan dan semua biota air di lokasi tersebut, merusak habitat dan ekosistem perairan, membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi ikan, dan populasi ikan menurun,” ujar Tomy, Selasa (25/08).
Menurut Tomy, terdapat beberapa penyebab yang membuat destructive fishing hingga kini masih terjadi. Di antaranya permintaan pasar, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian, kurangnya kesadaran dari dampak bom dan zat kimia beracun bagi kehidupan, masih kurangnya pengawasan, bahan baku atau racun mudah didapatkan, dan adanya kebiasaan atau tradisi.
“Strategi yang dapat digunakan untuk menangani destructive fishing itu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak buruk destructive fishing, meningkatkan ekonomi nelayan, dan penguatan kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas),” kata dia.
“Lalu, kerja sama instansi terkait secara terpadu antara kepolisian, Dinas Perikanan Muba, Dinas Kelautan dan Perikanan Muba, Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Palembang, dan Pokwasmas. Serta dilakukan restocking yakni kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (sungai dan danau),” imbuhnya.
Lebih lanjut Tomy mengatakan, kegiatan destructive fishing dilarang sesuai UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009. “Di Bab II itu jelas diatur alat- alat atau bahan yang dilarang untuk digunakan, baik itu alat yang menghasilkan listrik, bahan peledak, maupun bahan beracun,” tegas dia.
Sementara itu, Kanit Lidik II Pidsus Satreskrim Polres Muba, Iptu Rusli mengatakan, destructive fishing merupakan mal praktek dalam penangkapan ikan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Menurutnya, kegiatan destructive fishing sendiri dianggap suatu kebiasaan oleh masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat harus diberikan pengertian agar tidak melakukan lagi dengan cara sosialisasi bahaya baik dari sisi bahaya terhadap lingkungan maupun dampak hukum bagi pelaku.
“Kami sering melakukan penindakan terhadap pelaku destructive fishing ini bahkan ada yang sampai disidangkan di pengadilan. Pada 2017 itu ada 1 kasus, 2018 ada 1 kasus, dan 2019 ada 1 kasus. Jangan sampai tahun ini (2020) ada warga yang terjerat hukum karena destructive fishing,” tandas dia.
Webinar yang diikuti seluruh kecamatan di Muba itu menghadirkan narasumber Plt Kadis Perikanan Muba Hendra Tris Tomy, Kabid PRL PUD PSDKP Provinsi Sumsel Aris Irawan Wahyu, Kanit Lidik II Pidsus Satreskrim Polres Muba Iptu Rusli, Koordinator Satwas SDKP-KKP RI Maputra Prasetyo. Webinar dibuka oleh Sekda Muba Apriyadi dan Moderator Kabid DSP Dinas Perikanan Muba Eka Purnama Sari. (ije)
