PANDEGLANG, fornews.co – Pembangunan desa menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat, dengan terus meningkatkan anggaran Dana Desa dalam tiga tahun terakhir. Kurun waktu tiga tahun pemerintah gelontorkan sebesar Rp127 triliun guna mewujudkan program tersebut.
“Tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp127 triliun itu angka yang besar sekali,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten, di Kampung Baru Pakojan, Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu (04/10).
Ia membeberkan, dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta pada tahun pertama, Rp600 juta pada tahun kedua, dan Rp800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
“Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan insyaallah,” ujar Jokowi.
Melihat besarnya manfaat yang ada, Kepala Negara berpesan kepada para kepala desa (Kades) untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini, ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, yang mendapatkan bantuan dana desa.
“Hati-hati kepala desanya ditangkap. Saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini,” imbaunya.
Disamping itu, Presiden juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
“Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting, masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa,” ucapnya.
Pemerintah pun lanjut Presiden, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.
“Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang (ngantongin) untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh,” tegas Presiden.
Ia juga manyatakan, pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten.
“Sehingga apa yang kita inginkan, sebuah desa yang sejahtera dan makmur, itu betul-betul akan kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy. (ibr)
