PALEMBANG, fornews.co-Masih ingat dengan sosok Nur Kholis, SH, MA, Komisioner Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) 2007-2017?. Ternyata, sekarang menjadi salah satu calon legislatif (caleg) untuk DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sepertinya, aktivis HAM dan lingkungan ini masih ingin melanjutkan perjuangannya. Hanya saja, kali ini via jalur yang berbeda dan terlebih dulu harus bertarung dengan para politisi.
Kepada fornews.co, Cak Lis-sapaan karibnya, punya alasan sendiri mengapa harus terjun ke panggung politik. Menurutnya, setelah mengecek fungsi dari DPR, ternyata hampir sama dengan fungsi-fungsi sewaktu dirinya masih aktif di NGO dan di Komnas HAM.
“Ya DPR itukan fungsinya ada legislasi dan yang terpenting itu fungsi pengawasan. Hanya saja, ini memang kalau di DPR otorisasinya lebih kuat. Bagi saya, ke DPR itu kelanjutan dari perjuangan yang sudah dilakukan bersama teman-teman selama ini. Maka sekarang ini harus menajamkan lagi, isu-isu apa saja yang sebenarnya penting yang akan diubah dan advokasi selama di DPR nanti,” katanya.
Ketua Dewan Nasional Walhi 2005-2008 itu mengungkapkan, hasil dari ngobrol dengan teman-teman, isu-isu di Sumsel itu masih ada tentang persoalan tanah, lingkungan, pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, serta transparansi. Kalau fungsi di DPR bisa dijalankan dengan maksimal, untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah dan juga kemudian membuat legislasi sesuai dengan kebutuhan daerah, maka akan cepat yang akan dicapai.
Pria kelahiran Sungai Lilin, Muba, 21 Oktober 1970 itu menilai, setelah terjun langsung mengkampanyekan diri ke publik, ternyata pemilu ini belum terlalu bisa menjamin pemilu yang efisien dan murah. Kalau dilihat, memang seorang caleg itu harus ada biaya-biaya kampanye. Tapi yang dikhawatirkan yang kemungkinannya masih terjadi adalah soal dugaan money politic. Nah itu yang membuat pemilu ini sangat mahal.
Jadi sebenarnya, terang Cak Lis, yang harus diperbaiki ke depan dari pengalaman yang sekarang ini, negara kita harus membuat satu sistem yang bisa menjamin tidak terjadinya dugaan money politic. Kalau itu bisa dibuat sistem yang baik, besar kemungkinan akan terjaring anggota-anggota DPR yang berkualitas..
“Saya tidak ingin mengatakan bahwa DPR yang memiliki finansial kuat itu tidak berkualitas. Tapi, kalau seandainya pemilu itu murah dan bisa diikuti oleh semua orang, itu jaringnya lebih luas. Besar kemungkinan, kompetisi itu bukan lagi pada kompetisi finansial atau logistik, tapi kompetisinya soal gagasan atau kemampuan untuk menjabat sebagai anggoa dewan. Itu yang hilang dari proses pemilu yang sekarang,” terang Ketua Komnas HAM 2015-2017 itu.
Nah sekarang ini, paparnya, jelasnya, menjadi agak tenggalam tentang persoalan isu yang akan diperjuangkan, kalau sudah duduk menjadi wakil rakyat. Sebaliknya, sekarang hiruk pikuknya itu justru tentang baliho atau isu-isu yang tidak atau kurang menyentuh persoalan yang ada di masyarakat.
Saat ditanya peluang lolos dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1, yang merupakan dapilnya bintang, karena sederet nama besar calon incumbent dan tokoh Sumsel lainnya, Direktur LBH Sumsel 2002-2007 itu mengungkapkan, tidak akan menyalahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah sangat pragmatis. Justru, katanya, yang salah itu sistem, karena dari sistem itulah yang menggiring ke arah money politic dan semua pihak tidak mampu melakukan pengawasan. Kalau pengawasan baik atas sistem itu, dugaan money politic tidak akan terjadi. Artinya sistem penyelenggara pemilu itu tidak terlalu baik dan itu yang harus dikoreksi.
“Dapil (Sumsel) 1 itu, bagi yang tidak kuat secara finansial memang agak berat. Jadi kecil kemungkinan menang bagi pendatang baru atau orang yang tidak memiliki kekuatan finansial atau jaringan. Tapi, saya selalu disemangati kawan-kawan, bahwa selalu ada jalan kalau ingin membuat jalan sendiri. Jangan mengikuti jalan yang sudah dilampaui oleh teman-teman yang sudah berpengalaman,” ungkapnya.
Artinya, urai Cak Lis, harus dibedakan bahwa ada banyak cara untuk bisa duduk di DPR. Sampai hari ini masih diyakininya masih ada banyak cara, hanya memang kalau tidak kuat secara finansial maka harus lebih kreatif. Karena, sebenarnya di situlah daya tahan lebih teruji.
“Seberapa kuat kita mampu bertahan, dan membuat kreatifitas yang kompetitif. Disitu juga kelemahan kita. Kalau kita misalnya hanya mengandalkan kekuatan jaringan dan kekuatan finansial, saya kira hampir tidak dan peluang untuk menang,” katanya.
Jika nanti dirinya terpilih atau tak terpilih, Cak Lis mengungkapkan, kalau terpilih pasti akan melanjutkan mengangkat persoalan-persoalan yang ada di dapil dan digabungkan dengan persoalan nasional. Kemudian legislasinya dikoreksi, apakah masih cocok atau tidak, itu yang akan dilakukan perbaikan. Kemudian pengawasan pada pemerintah, terutama pengawasan pada anggaran. Itu akan dikoreksi dan dilakukan seketat mungkin agar bisa menjangkau ke bawah.
“Kalau gak jadi, ya sekarang kan kita lagi me-reassessment kepada masyarakat, persoalan apa yang masih muncul dalam masyarakat. Saya kira isu-isu itu dalam beberapa hari ke depan dapat terumuskan dengan baik. Kita berhadap isu itulah nanti yang akan dilanjutkan kepada teman-teman menjadi isu nasional, menjadi pembahasan nasional sehingga menjadi koreksi secara nasional,” ungkapnya.
Sekarang ini, tambahnya, Indonesia sedang masuk fase transisi demokrasi, yang dalam konteks tata negara memang seharusnya bisa lebih cepat menuju konsolidasi demokrasi. Dimana, sistem pemerintahan lebih mapan, termasuk sistem penyelenggaraan pemilu harus sudah mapan, dalam arti efisian. Serta dapat menjamin lolosnya orang-orang yang kompeten.
“Pertanyaan saya sebenarnya itu, apakah dengan sistem pemilu yang sekarang mulai dari peraturan hingga penyelenggara (KPU) dan Bawaslu, apa sudah menjamin calon-calon kompeten bisa lolos. Untuk menjadi negara yang consolidated atau mencapai tahapan konsolidasi demokrasi, maka salah satu indikatornya bahwa penyelenggaranya efisien, termasuk penyelenggara pemilu. Indikator lanjutannya, pemilu sudah harus bisa menjamin, calon-calon yang kredibel lolos ke senayan,” tandasnya. (tul)
