SEKAYU, fornews.co – Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Apriyadi MSi mengatakan, data kependudukan yang terintegrasi memudahkan pemerintah dalam perencanaan pembangunan.
Diakuinya, masalah data kependudukan merupakan hal yang krusial, untuk itu perlu adanya keseriusan dari pemerintah. Data kependudukan dengan sumber yang sama, jadi memang sumber data terintergrasi satu pintu ini sangat ditunggu-tunggu.
“Perencanaan pembangunan memerlukan data kependudukan, sebab dapat menjadi bahan perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Ke depan, kita harus komitmen menggunakan satu sumber data,” ujarnya saat menghadiri sosialisasi Kebijakan Kependudukan tentang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bagi Instansi Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Publik di Hotel Ranggonang Sekayu, Selasa (07/11).
Apriyadi menegaskan, Disdukcapil adalah satu-satunya sumber data kependudukan. Untuk itu, perlu ada kerja sama antara Disdukcapil dengan lembaga dan instansi lainnya dalam pemanfaatan kependudukan.
“Disdukcapil harus selalu siap dalam menyajikan data kependudukan yang dibutuhkan. Konsekuensinya, data harus valid dan terupdate, setiap saat harus ada dinamisasi perubahan data,’’ katanya.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muba, Hj Asmarani SSos MSi menyampaikan, sosialisasi pemanfaatan data kependudukan yang diselenggarakannua, guna memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan akan pentingannya pemanfaatan data kependudukan sebagai basis data dalam pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi tentang pentingnya data kependudukan, serta sebagai forum koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah, lembaga perbankan, serta lembaga swasta lainnya tentang data kependudukan,” terangnya.
Kemudian sambungnya, terciptanya konsolidasi antar sektor untuk memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan.
“Adapun peserta sosialisasi berjumlah 70 orang yang terdiri dari unsur pemerintahan kabupaten, FKPD, KPPN Pratama, KPU dan lembaga perbankan, serta lembaga swasta lainnya,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan instansi terkait yaitu antar Disdukcapil dengan Disnakertrans dan Diskominfo. (cak)
