PALEMBANG, fornews.co – Menyikapi anjloknya harga kelapa di Banyuasin selama 4 bulan terkahir, Gubernur Sumsel Herman Deru menawarkan peremajaan (replanting) kebun kelapa kepada petani di kabupaten ini.
Untuk diketahui, akibat anjloknya harga kelapa di Banyuasin, membuat daya beli petani kelapa merosot hingga angka Rp700.
Menurutnya, permasalahan bukan terletak pada harga semata. Tapi perkebunan kelapa di daerah tersebut sebagian besar sudah berusia tua sehingga diperlukan peremajaan secara massal.
“Saya akan dorong dinas terkait melakukan replanting kelapa, agar ini bisa tetap menjadi salah satu penghasilan bagi saudara-saudara kita di Banyuasin,” kata HD, saat menemui petani kelapa yang menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD usai rapat Paripurna LI (51) DPRD Sumsel, Kamis (29/11).
HD mengatakan, sebelum menjadi gubernur ia paham betul potensi kelapa di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, diakuinya pengolahan yang masih sangat kurang selalu menjadi sasaran utama pihak luar, sehingga harga kelapa sering ditekan semaunya, bahkan dengan angka yang sudah tidak masuk akal.
“Dengan replanting akan kita anggarkan bibit-bibit kelapa yang kebunnya sudah tua. Kelapa ini ditanam awal 80-an, dan pengolahan kopra pun masih sangat konvensional,” jelasnya.
Dari fakta di atas, menurut HD, jelas belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan mutu sehingga industri kelapa dan turunannya punya nilai tambah.
“Lampung bisa, kenapa kita tidak. Padahal kita punya 67.000 hektare kebun kelapa di Sumsel. Cuma itu tadi, dari memecah batok, sampai mengeluarkan isinya semua konvensional. Ini yang harus dibenahi,” ungkapnya.
Terkait hal ini, HD berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menggunakan gedung yang ada di kawasan KEK TAA untuk keperluan pembinaan petani kelapa. Para petani akan dibimbing menciptakan industri kopra yang lebih modern.
“Inilah kenapa kita perlu kecerdasan untuk bermufakat. Jika ada pemuda yang mau menjadi wakil, saya akan siap mentrigger ini dengan poermodalan. Saya pastikan ini jadi catatan bagi saya, buatkan visibility study untuk bangun industri berkelanjutan berkaitan dengan industri kelapa,” jelas HD.
Ia juga mengimbau kepada penegak hukum terkait dugaan kartel yang dikemukakan petani kelapa. “Saya mnta ditindak sesuai kewenangan di kepolisian. Pertemuan ini akan menjadi bahan tindaklanjut ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan petani kelapa Banyuasin, Muhammad Asri sempat berdialog langsung dengan Gubernur Sumsel, Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel, dan sejumlah anggota komisi II dan V. Dalam kesempatan itu, Asri mengungkapkan kesedihan yang dirasakan petani kelapa sejak 4 bulan terakhir.
Menurutnya, harga kelapa dan kopra yang anjlok gila-gilaan membuat daya beli petani kelapa di Banyuasin merosot. Jangankan untuk sekolah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka sudah sangat kesulitan.
“Sebelumnya harga kelapa Rp2000 hingga Rp3000. Sekarang harganya jatuh Rp1000 sampai Rp700. Petani rata-rata hanya punya 3 hektare dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan petani. Begitu juga kopra, sebelumnya Rp11000 sampai Rp8000, sekarang hanya berapa ribu saja. Makanya kami ke sini meminta kepada bapak gubernur untuk menaikkan harga kelapa ini, bagaimana pun caranya,” ungkap Asri.
Menurut Asri, mereka menduga adanya kartel dalam penurunan harga kelapa ini. Indikasinya, kata Asri, bisa dilihat di mana kelapa yang dikelola industri tidak mengalami penurunan sama sekali.
“Kita minta ada pembangunan industri di daerah, karena limpahan kelapa bisa sampai 40 kontainer ke Thailand dan China. Tapi kita sendiri tidak kelola. Kami sedih karena kadang kelapa itu kami jual Rp600,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri mengatakan, pada dasarnya mereka biaa menganggarkan bantuan untuk petani kelapa asalkan sesuai aturan.
“Kita sarankan petani kelapa ini membentuk asosiasi dan koperasi. Sehingga bantuan bisa disalurkan,” tuturnya.
Tak hanya petani kelapa, aksi ini juga diikuti masaa yang mengatasnamakan dirinya Komite Aksi Untuk Kedaukatan Rakyat Palembang. Masa ini melakukan aksi terkait beberapa persoalan buruh di beberapa perusahaan.(bas)
