BATURAJA, fornews.co-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Pemkab OKU), mengadukan ke anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terkait defisit anggaran yang dialami dampak pemangkasan dana transfer daerah dalam rangka efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Bahkan hal ini dirasakan berat untuk menjalankan program pembangunan di 2016.
Demikian itu, ternyata juga dirasakan serupa di sembilan kabupaten/kota di Sumsel. Sebagaimana hasil reses anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel), Siska Marleni. Menurut Siska, kondisi ini tentu saja mendapatkan perhatian serius darinya (DPD RI). “Saya melakukan reses di sembilan kabupaten/kota di Sumsel, seperti Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan Pagar Alam. Hasilnya, semua mengeluh terhadap pemangkasan anggaran tersebut,” ungkap Siska, usai melakukan pertemuan dengan Wabub OKU, Drs Johan Anuar SH MM, di ruang kerjanya, Senin (09/01).
Dari hasil reses tersebut Siska menyimpulkan, kebijakan pemerintah pusat itu ternyata berimplikasi kepada likuiditas keuangan pemerintah daerah dan realisasi rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2016. “Oleh sebab itu, sebagai anggota DPD RI yang khusus membidangi masalah keuangan, seluruh keluhan Pemda akan saya laporkan ke pusat dengan harapan, agar pemangkasan anggaran tersebut tidak terjadi lagi pada 2017 ini,” janjinya.
Menurut dia, jika pemangkasan anggaran ini masih dilakukan pusat ke daerah pada 2017, maka dikhawatirkan akan banyak program pembangunan di kabupaten/kota yang akan terhambat. “Untuk itu sudah menjadi tugas saya memperjuangkan aspirasi pemda ini, sehingga 2017 ini tidak ada lagi pemangkasan anggaran. Kasihan dengan masyarakat kalau kondisinya seperti ini terus,” tegasnya.
Sementara, Wabub OKU, Drs Johan Anuar SH MM mengaku, sangat berterima kasih atas kunjungan anggota DPD RI Dapil Sumsel, tersebut ke Bumi Sebimbing Sekundang. “Saya panggil seluruh pejabat di OKU, untuk berdialog dengan ibu Siska secara langsung. Besar harapan saya, keluhan setiap SKPD ini bisa ditampung dan diperjuangkan agar tidak terjadi pemangkasan anggaran lagi,” pungkasnya. (gus)
