PALEMBANG, fornews.co – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mendukung penuh keseriusan Satgas Anti Mafia Bola dalam membongkar praktik pengaturan skor yang ada di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bahkan Kemenpora menilai apa yang dilakukan Polri melalui Satgas ini bukanlah bentuk intervensi pemerintah.
“Bicara PSSI memang lagi hangat. Tapi pertama saya sampaikan, tidak ada intervensi (terhadap PSSI). Lalu Polri sangat serius menangani (pengaturan skor) ini. Karena 26 Desember 2018 saat saya diperiksa Satgas, waktu itu pertanyaan saya kepada penyidik ini serius pak polisi? Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Dia jawab ini serius pak dan sehari setelah iti kan ada yang ditangkap. Poinnya adalah yang terpenting Satgas sudah serius dan kami (Pemerintah) tidak intervensi,” ujar Sekretaris Kemenpora RI Gatot S Dewa Broto ditemui di Graha Sriwijaya Kampus Unsri Palembang, Kamis (21/02).
Meski demikian, Gatot mengakui, Kemenpora sempat khawatir karena sempat ada gelagat PSSI melaporkan hal ini kepada FIFA sebagai bentuk intervensi Pemerintah.
“Saya sempat wanti-wanti kepada (pengurus) PSSI tolong jangan mengadu pada FIFA. Jangan gara-gara Satgas Anti Mafia Bola semakin garang, semakin intensif, kemudian dilaporkan. Alhamdulillah sejauh ini FIFA tidak memberi warning apapun. Bahkan saya dengar beberapa hari lalu PSSI declare mau gelar KLB,” kata Gatot.
Lebih lanjut Gatot mengatakan, Kemenpora pun mendukung niatan PSSI tersebut. Namun untuk mekanisme dan teknis pelaksanaannya merupakan wewenang PSSI.
“KLB kapan mau diadakan dan dimana, itu urusan PSSI. Hanya saja kami ingin Ketua Umum PSSI yang terpilih nantinya adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, punya waktu yang cukup (mengurus organisasi), dan tidak punya kepentingan apapun. Yang penting adalah mengurus bola saja,” tutur Gatot.
Meski demikian, kata Gatot, sosok ketua umum itu tidak dilarang memiliki usaha lain selain mengurus PSSI.
“Dia mau nyambi bekerja sebagai apapun boleh. Tapi yang penting jangan sampai kejadian seperti Pak Edy (Rahmayadi) kemarin. Beliau ada di Medan (sebagai Gubernur Sumut), sedangkan kantor PSSI-nya di Jakarta,” katanya.
“Yang penting adalah kami tidak menunjuk si A, B, atau C. Yang penting (Ketum terpilih) nanti itu sesuai yang diatur di statuta PSSI. Kan di statuta itu ada ketentuan dan syarat-syarat (pencalonan Ketum) seperti minimal pernah berkecimpung di sepak bola selama 5 tahun dan lain sebagainya,” tukas Gatot. (ije)
