SEKAYU, fornews.co-Bupati Muba Dodi Reza Alex, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018, kepada sejumlah kementerian/lembaga/perangkat daerah/instansi dalam lingkup wilayah kerja Kabupaten Muba, di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (21/12).
Dodi memaparkan, untuk tahun 2018, Kabupaten Muba menerima 24 DIPA yang diperuntukkan bagi 19 Satker dengan total alokasi anggaran sebesar Rp211.902.455.000, dengan rincian, DIPA – Kantor Daerah (KD) ada 22 DIPA untuk 17 Satker dengan nilai Rp209.289.474.000; DIPA – Tugas Pembantuan (TP) ada 1 DIPA untuk 1 Satker dengan nilai Rp2.032.241.000; DIPA – Urusan Bersama (UB) ada 1 DIPA untuk 1 Satker dengan nilai Rp580.740.000;
“Alokasi ini meningkat cukup signifikan dibandingkan DIPA sesuai APBN induk Tahun 2017 yang sebesar Rp167.178.327.000 atau bertambah sebesar 26,75%. Pada tahun 2018 Kabupaten Musi Banyuasin juga mendapatkan alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2.540.226.097.000,” paparnya.
Dodi menjelaskan, DIPA merupakan instrumen pencairan dana APBN yang mempunyai peran sangat penting, sebagai satuan tolok ukur yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, pelaporan dan pengawasan sekaligus menjadi dokumen akhir dalam tahap proses penyusunan APBN.
“Percepatan proses administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA Tahun 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai. Hal ini bermakna bahwa Pemerintah menginginkan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya, seraya menambahkan, penyerahan DIPA ini sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan kegiatan, yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2018 di Kabupaten Muba.
Sementara, Kepala Bappeda Muba, Drs.H. Yusuf didampingi Kabid Program, Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Eko Oktavian menuturkan, untuk mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, telah dikeluarkan Instruksi Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017, tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.
“Yang intinya memberikan perintah kepada seluruh perangkat daerah agar segera selesaikan dokumen administrasi dan teknis terkait pelaksanaan kegiatan; segera laksanakan dan selesaikan pengadaan barang/jasa (lelang) dengan mengoptimalkan e-procurement dan e-purchasing; percepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pembangunan; tingkatkan pengendalian dan pengawasan; tidak menunda proses pencairan keuangan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan menghindari penumpukan anggaran pada akhir tahun,” tuturnya.
Dia menambahkan, salah satu bentuk komitmen Pemkab Muba tersebut bahwa pengesahan APBD 2018 adalah yang tercepat di Sumsel dan salah satu yang tercepat di Indonesia, bahkan beberapa paket pekerjaan telah dilelangkan mendahului tahun anggaran. (tul)
