SEKAYU, fornews.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bolos pascalibur lebaran. Senin esok (10/06), para abdi negara harus kembali bekerja seperti biasa.
Terkait hal itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ( ASN) di Lingkungan Pemkab Muba agar masuk kerja dan mengikuti apel bersama halal bihalal setelah cuti lebaran.
“Semua ASN itu diwajibkan masuk kerja pada 10 Juni agar pelayanan di Pemkab Muba kepada masyarakat bisa kembali normal,” kata Dodi.
Dodi mengatakan, tidak ada alasan apa pun bagi ASN yang sudah banyak mendapat jatah libur lebaran untuk tidak masuk saat hari pertama kerja, karena waktu liburan sudah cukup banyak diberikan.
“Para ASN itu sudah mendapat cuti sejak 3 Juni 2019, sehingga pada 10 Juni 2019 mereka diwajibkan untuk masuk kerja. Apabila mereka tidak masuk sesuai waktu yang ditentunkan, sanksi tegas akan menantinya,” tegas Dodi.
“Sanksi pasti diberikan karena kalau tidak seperti itu pasti mereka banyak yang tidak akan masuk, tetapi berdasarkan tahun sebelumnya, alhamdulillah hampir semuanya masuk kerja,” imbuhnya.
Terkait kewajiban ASN harus masuk saat hari pertama kerja tersebut, pihaknya sudah memberikan surat edaran melalui Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kabupaten Muba.
“Jadi dengan adanya surat edaran itu kami tidak akan mentoleransi ASN yang tidak masuk kerja setelah libur lebaran, semuanya harus masuk,” tegasnya.
Sebagaimana imbauan Kemenpan RB, melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Mudzakir, bahwa ASN yang melanggar siap-siap menerima konsekuensinya berupa sanksi disiplin dan pemotongan tunjangan kerja.
Hal ini diaminkan oleh Pemkab Muba melalui kepala BKPSDM Muba, Sunaryo. “Sanksi tentang disiplin sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kalau tidak masuk, otomatis tunjangan dipotong,” kata Sunaryo belum lama ini.
Dalam PP tersebut, jenis hukuman disiplin dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Bentuk hukuman ringan berupa teguran lisan maupun tertulis. Kemudian, hukuman disiplin sedang berbentuk penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat, masing-masing selama satu tahun.
“Sementara untuk hukuman disiplin berat seperti pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberian sanksi tersebut nantinya akan menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” ungkapnya.(bas)
