PALEMBANG, fornews.co – Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera membentuk Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tak hanya itu, raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa ini juga menegaskan agar Pimpinan dan Dewas KPK juga membentuk Kode Etik Pimpinan dan Pengawai KPK, yang menjadi kewenangan masing-masing agar dapat mendukung kinerja KPK.
“Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk segera menyelesaikan pembentukan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kode Etik Pimpinan dan Pengawai KPK, yang menjadi kewenangan masing-masing agar dapat mendukung kinerja KPK,” papar Desmond saat Raker Komisi III DPR RI dengan Pimpinan dan Dewas KPK di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, sebagaimana dirilis Parlementaria Selasa (28/1).
Revisi UU KPK terbaru sudah disahkan dan disepakati dalam Sidang Paripurna 17 September 2019, menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Oleh sebab itu UU KPK yang baru otomatis sudah berlaku, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana.
Tak hanya soal peraturan pelaksana, Komisi III juga mendesak Pimpinan KPK agar segera memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pola hubungan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu Hubungan kerja sama dengan dengan kementerian dan lembaga dalam pencegahan korupsi, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai KPK dan pengisian jabatan, serta pola komunikasi publik menjadi perhatian Komisi III.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga mendesak Pimpinan KPK untuk segera merealisasikan fokus kebijakan dan langkah strategis Pimpinan KPK agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor di Indonesia dapat berjalan efektif dan mampu mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan negara. Terkait dengan upaya tersebut, Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat gabungan antara Komisi III dengan KPK, Polri, dan Jaksa Agung. (ari)
