PALEMBANG, fornews.co – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH menyatakan, keprihatinan mendalam atas insiden bentrokan yang melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Palembang di lingkungan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Apalagi dari insiden itu mengakibatkan enam mahasiswa mengalami luka-luka, dua jurnalis media lokal, menjadi korban pengeroyokan, serta sejumlah personel kepolisian turut mengalami cedera.
Peristiwa ini, sambung dia, harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang mengakibatkan korban dari berbagai pihak. Kami mendorong agar peristiwa ini diusut secara menyeluruh dan tidak ada pihak yang ditempatkan di atas hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar dia, Selasa (13/10/2026).
Menurut Firdaus Hasbullah, dalam negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, setiap persoalan yang muncul dalam penyampaian aspirasi harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, dengan mengedepankan dialog, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Sedangkan mahasiswa merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi dan memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, intelektual, sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, aspirasi mahasiswa harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati, selama disampaikan sesuai dengan koridor hukum.
“PGK Sumatera Selatan memberi dukungan moral kepada kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Palembang dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Kami memandang mahasiswa sebagai mitra kritis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai,” tegas dia.
Dukungan terhadap mahasiswa, ungkap Firdaus, tidak berarti membenarkan setiap tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga demokrasi, menghormati hukum, dan memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pihaknya pun meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara independen dan profesional, termasuk menelusuri kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga melakukan kekerasan, serta memeriksa dugaan tindakan pembubaran paksa yang terjadi di lapangan.
Bila ditemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berwenang, secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lain. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Proses hukum harus berpijak pada bukti, bukan tekanan, kepentingan, ataupun penilaian sepihak,” jelas dia.
Pria yang juga Wakil Ketua DPRD PALI ini juga, turut memberi perhatian khusus terhadap dua jurnalis yang dilaporkan menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan.
PGK Sumatera Selatan mendesak agar dugaan kekerasan terhadap jurnalis diusut secara serius serta memastikan para korban memperoleh perlindungan dan akses terhadap penanganan medis maupun proses hukum yang diperlukan. Setiap bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pada saat yang sama, Firdaus mengingatkan seluruh elemen mahasiswa, aparat, dan masyarakat agar menahan diri, tidak terprovokasi, serta menghindari tindakan yang dapat memperluas konflik. Ia berharap seluruh pihak membuka ruang komunikasi yang konstruktif agar persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban maupun ketegangan baru.
“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, keberanian mengungkap fakta, dan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak, baik mahasiswa, jurnalis, maupun anggota kepolisian yang menjadi korban,” terang dia.
Tak lupa, Firdaus menegaskan, bahwa PGK Sumatera Selatan akan terus mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, sedangkan negara hukum membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Kami berdiri bersama nilai-nilai tersebut dan mendorong agar insiden ini diusut secara tuntas, objektif, serta terbuka kepada publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandas dia. (aha)
