BOJONEGORO, fornews.co – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK-Migas), meyakini Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) memberikan efek ganda bagi kemanuan ekonomi daerah dan nasional.
“Diproyeksikan, penerimaan negara dari proyek ini sampai kontrak selesai tahun 2035 mencapai US$3,61 miliar atau lebih dari Rp48 triliun,” ujar Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dalam siaran persnya Senin (25/09).
Menurutnya, selain penerimaan negara, proyek ini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah maupun nasional. Misalnya, penyerapan tenaga kerja yang mencapai 6.000 orang pada masa konstruksi. “Seluruh produksi gas ini, juga akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.
Ia membeberkan, alokasi sebesar 100 MMSCFD diperuntukkan ke Pertamina, kemudian dialirkan ke PLN untuk kebutuhan listrik di Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara sebesar 72 MMSCFD akan memasok kebutuhan industri di Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Harga gas di kepala sumur sebesar US$6,7 per juta british thermal unit (MMBTU) tetap (flat) selama 30 tahun. Dengan biaya toll fee sebesar US$0,9 MMBTU, harga di pembangkit listrik PLN menjadi sebesar US$7,6 per MMBTU. “Ini komitmen industri hulu migas memprioritaskan konsumen dalam negeri,” kata Amien.
Sebagai informasi, pemakai gas pipa domestik terbesar adalah konsumen industri, yang kemudian diikuti oleh kelistrikan. Sejak tahun 2013, alokasi domestik sudah lebih besar dari ekspor. Tahun 2017, kontrak gas domestik mencapai 3.855 MMSCFD, sedangkan ekspor sebesar 2.618 MMSCFD.
“Hampir 60% produksi gas bumi digunakan oleh domestik,” kata Amien sembari menambahkan beberapa peningkatan pemakaian domestik antara lain terbangunnya fasilitas infrastruktur gas baru dan mulai berproduksinya beberapa lapangan gas baru.
Sambungnya, total biaya investasi dan operasi proyek ini diperkirakan mencapai US$3,457 miliar atau sekitar Rp46 triliun. Jumlah ini belum termasuk pembangunan pipa Gresik-Semarang sepanjang 267 kilometer dengan investasi US$515 juta atau sekitar Rp7 triliun.
“Artinya, total proyek lebih dari Rp50 triliun. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan proyek ini dapat mulai berproduksi pada awal 2021,” imbuhnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, hari ini melakukan peletakan batu pertama Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi JTB di Desa Bandungrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Peletakan batu pertama ini merupakan tahapan penting yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi fasilitas pemrosean gas (gas processing facilities/GPF) Proyek JTB yang kapasitas produksinya mencapai 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Hadir dalam peresmian tersebut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, Bupati Bojonegoro, Suyoto, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik.
Produksi gas yang dihasilkan melalui enam sumur akan diolah melalui GPF. Dari rata-rata produksi sebesar 315 MMSCFD, GPF memisahkan kandungan CO2 dan H2S, sehingga menghasilkan gas yang dapat dijual sebesar 172 MMSCFD.
Untuk menyalurkan gas dari Lapangan JTB, pipa transmisi Gresik-Semarang akan dibangun oleh Pertamina Gas. Diharapkan industri berbasis gas dapat tumbuh di sepanjang pipa transmisi yang melintasi tujuh kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut.
Sementara, Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Adriansyah mengatakan, proyek hulu dan hilir ini menjadi salah satu komitmen Pertamina melalui anak perusahaannya, yakni PEPC dan Pertamina Gas untuk menjadi penggerak ekonomi dengan monetisasi cadangan gas di Blok Cepu.
“Peresmian ini menjadi semangat sekaligus tantangan. Kami berkomitmen mengeksekusi proyek ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kebutuhan energi nasional,” ucapnya.
Lapangan Gas JTB adalah gabungan/unitisasi dari bagian Wilayah Kerja (WK) Cepu dan WK Pertamina EP. Cadangan lapangan ini diperkirakan sebesar 1,1 triliun kaki kubik (TCF).
“Pertamina EP Cepu, akan menjadi operator tunggal setelah ExxonMobil melepaskan sahamnya di JTB, sehingga Pertamina menguasai 90% participating interest dan 10% dimiliki pemerintah daerah,” sebutnya.
Adriansyah menjelaskan, proyek JTB menjadi proyek gas terbesar di Jawa Timur. Dukungan dari pemerintah dan segenap pemangku kepentingan merupakan aspek penting untuk kelancaran proyek ini.
“PEPC ditunjuk sebagai Operator Lapangan Gas Unitisasi JTB sejak ditandatanganinya Head of Agreement (HoA) antara Mobil Cepu Limited (MCL), PEPC, dan Pertamina EP tentang Unitisasi Lapangan JTB pada 17 Agustus 2011,” bebernya.
Persetujuan POD terintegrasi untuk pengembangan Gas Lapangan Unitisasi JTB dan Lapangan Cendana ditandatangani pada 13 Februari 2013, kemudian Persetujuan Revisi POD-nya pada tanggal 17 Agustus 2015.
“Selanjutnya penandatanganan Head of Agreement (HoA), Pasokan Gas Bumi Lapangan Gas JTB untuk Pembangkit Listrik Wilayah Gresik antara Pertamina dan PLN pada 8 Agustus 2017,” pungkasnya. (ibr)
