KAYUAGUNG, fornews.co – Pemulihan pada sektor ekonomi menjadi tugas pasca menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini sejatinya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) setiap pemerintahan mulai dari Kepala Negara hingga Kepala Daerah.
Memang, pemulihan kesehatan usai menghadapi pandemi menjadi tugas utama, namun pemulihan ekonomi ini menjadi tak kalah pentingnya. Pasalnya, serangan wabah ini cukup banyak melumpuhkan pergerakan ekonomi di tanah air termasuk di dunia.
Terkait hal ini, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Iskandar SE melihat harus ada upaya ril terhadap sektor tersebut khususnya dalam usaha pertanian, perkebunan dan UMKM sebagaimana banyak dilakoni oleh banyak masyarakat di Indonesia. “Covid-19 ini dampaknya signifikan terhadap ekonomi rakyat untuk itu kita lakukan maping mana yang paling terdampak dan mampu bertahan diterpa oleh pandemi ini,” ungkapnya saat menjadi salah satu narasumber pada diskusi bersama Fisip UNSRI, Jumat (13/06).
Menurutnya, yang dikhawatirkan dalam penanganan COVID-19 ini adalah seberap besar anggarandapt terserap dan sasaran apa yang akan dicapai “Tak lain percepatan penangan Covid-19. Aksi apa yang akan dilakukan dalam penanganan anggaran, hasilnya perlu kita pertanyakan. Rasio harus sesuai dengan cost,” ujarnya.
Meskipun demikian, dia juga cukup bersyukur bahwa selama pandemi ini para petani di OKI bisa mensuplai beras untuk kebutuhan pangan. “Alhamdulilah petani kita masih bisa surplus ditengah pandemi ini. Beras dari OKI bisa penuhi kebutuhan untuk daerah lain,” ungkapnya.
Terkait kebijakan dalam anggaran, lanjut Iskandar bahwa Kabupaten OKI sudah melakukan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal penanganandan penanggulangan. Untuk itu, menurutnya sejak 8 Juni lalu Kabupaten OKI tidak ada penambahan lagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19.
“Terakhir kami mendapat dari data yang kami terima pada 25 Mei 2020. Sampai akhir ini Kabupaten OKI zero positif COVID. Kami ingin mempertahankannya dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan memulihkan ekonomi,” tegasnya.
Dipaparkannya pula, Pemkab OKI telah menyiapkan refocusing Rp 345 miliar untuk tahap kedua dari sebelumnya Rp 92 miliar pada refocusing anggaran tahap pertama. Menurut Iskandar, ketersediaan anggaran penanganan Covid tersebut bersumber dari APBD Kabupaten OKI sebesar Rp 325 miliar, BTT Rp 1,855 miliar, dan Dana Desa Rp 58,102 miliar.
Meski demikian, lanjut Iskandar, Kabupaten OKI tetap membutuhkan dukungan kontribusi dari pemerintah pusat. “Kami memerlukan anggaran proporsional (dari pusat) agar dapat terserap untuk melakukan aksi, seperti dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, memulihkan ekonomi,” harapnya.
Sementara itu, hadir dalam diskusi virtual tersebut Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan wakil rakyat telah memberikan sinyal untuk berdamai dengan COVID-19. Kebijakan itu terkait penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan COVID-19.
“Bagaimana mengkombinasikan penanganan COVID-19 dengan pemulihan ekonomi. Kalau bertahan sampai Desember 2020, tahun depan (2021) akan susah. Kita (Indonesia) sesungguhnya masuk pada perang dunia ketiga melawan ‘makhluk gaib’ yang tidak tahu kapan vaksinnya ditemukan,” ujarnya.
Ditegaskannya, pada kuartal ketiga, selesai atau tidak selesai penanganan pandemi COVID-19, semua harus sepakat untuk berdamai. Menurutnya, Pemerintah Daerah sudah melakukan sedemikian rupa dalam membantu Pemerintah Pusat.
“Kita tidak bisa berkutat terus-menerus. Ini harus diakhiri, berdamai dengan Covid. Tidak bisa tidak, kalau Covid tidak tertengahi, ekonomi kita hancur. Kemiskinan kita sudah naik dari 9,2 persen menjadi 11,2 persen. Kita harus berdamai. Mulai dari Presiden, gubernur bupati/wali kota dan pejabat lainnya harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup dalam tatanan baru. PSBB boleh dibuka, masker jangan dibuka. Social distancing tetap dijaga,” terangnya.
Said menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sebenarnya tidak pernah ada persoalan. Kepala daerah melakukan kebijakan dan mencari lubang kosong yang tidak dideteksi dan masuk data pusat. Selain itu, sejak Perppu terkait refocusing anggaran diterbitkan, lanjut Said, sejak itu pula peraturan berlaku.
Menurutnya, semua sudah disiapkan anggarannya, dan tidak ada yang luput. “Semua diberikan stimulan. Cuma pertanyaannya, sampai kapan kuat melakukan itu. Banggar DPR bersetuju dengan pemerintah, kita harus berdamai dengan Covid-19. Bangsa-bangsa di Eropa sudah melakukan lockdown tapi tidak ada hasilnya,” tuturnya.
Masih kata Said, pemerintah pusat dan daerah punya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ini harus diakhiri agar ekonomi bisa pulih. “Bansos tidak akan membuat orang jadi kaya dan klaster orang jadi naik. Bagaiamana dengan uang 300 ribu rakyat bisa sejahtera,” pungkasnya. (rif/rel)
