PALEMBANG, fornews.co – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mencatatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini berjalan positif. Di mana triwulan pertama 2019, capaian pertumbuhan ekonomi Sumsel, mencapai 5,68%. Hal ini menyusul pesatnya pembangunan di daerah ini.
Kepala BPS Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan, pertumbuhan ekonomi ini ditopang dari sektor pertambangan, perdagangan, industri dan pertanian. “Saat ini juga tengah dicari peluang baru agar pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat,” ujarnya saat ditemui di The Zuri Hotel Palembang, Kamis (04/07).
Kendati demikian, yang menjadi catatan bagi Pemprov Sumsel, yakni belum dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan yang saat ini mencapai 12,28%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,6%.
Oleh karenanya, menurutnya, peningkatan ekonomi yang terjadi seyogyanya mampu mengcover dan mengcounter angka pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya agar dapat menurun. Sebab, jika pertumbuhan ekonomi ini mampu mengcounter angka pengangguran dan kemiskinan tentunya berdampak baik.
“Jika tidak, maka harus dilakukan peninjauan ulang untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan di Sumsel,” katanya. “Ini tentunya ada penyebabnya. Tapi, ini akan diuraikan agar program kedepan lebih tepat sasaran dan menurunkan angka kemiskinan,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meluncurkan aplikasi Indikator Ini Sumatera. Aplikasi ini berisi tentang data sosial dan ekonomi di Sumsel. Sumber data sendiri berasal dari BPS, BI dan Pemprov Sumsel, sehingga diharapkan lebih mudah, efisien, efektif dan berkualitas dalam mengakses data tersebut.
“Aplikasi ini bisa diakses secara umum. Jadi, setiap saat bisa diakses dan bakal ada fitur tanya jawab,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru menambahkan, tidak ada kesuksesan besar tanpa ada sebuah rencana dan data yang baik dan benar. Saat ini, yang menjadi problem yakni para kepala daerah di Sumsel, datang dari latar belakang yang berbeda seperti dari politik, birokrat bahkan dari ulama.
Tentunya mereka bukan ahli dalam statistik, hingga perencanaan. Karena itulah, tugas dari BPS, BI, dan Bappeda untuk mengambil keseimbangan sebelum mengambil sebuah kebijakan untuk daerah mereka.
“Saya yakin, jika Sumatera Selatan, ini satu visi maka tidak terlalu lama ketimpangan dengan Pulau Jawa itu dapat tersusul. Itu targetnya,” kata Deru. (alu)
