PEKANBARU-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menganggap betapa pentingnya fungsi media dalam pembangunan dan peranannya dalam menyelamatkan bumi dan hutan.
Sekjen Bidang Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemal Anas mengatakan, KLHK sangat berbangga diselenggarakan Fesmed oleh AJI Indonesia yang mengangkat tema lingkungan. Ini membuktikan bahwa peranan media besar seperti perambahan hutan, pencemaran lingkungan, eksploitasi satwa liar.
“Memang untuk menjaga lingkungan hidup sangat mengharapkan semua elemen terlibat. Seperti informasi media, begitu besar pengaruhnya dalam memberikan informasi yang objektif. Tetapi sebaliknya informasi tidak objektif, malah menciptakan kondisi lingkungan yang tidak baik,” ujarnya, pada pembukaan Fesmed AJI Indonesia di Pekanbaru, Riau, Sabtu (19/11).
Menurut dia, media telah menciptakan kebijakan strategis untuk menjaga hutan dan lingkungan. Diakui Kemal, secara nasional terjadi penurunan hospot (titik api) di 2016 sebesar 80%. Sementara, khusus di Riau, penurunan hotspot mencapai 90%. “Penurunan harus terus dikawal sehingga ke depan tidak lagi terjadi. Sangat berharap ke depan peranan media untuk melestarikan lingkungan dan hutan,” harapnya.
Lanjut dia, paling tidak ada tiga cara untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Pertama, menyebarkan luaskan syarat-syarat melestarikan bumi, dan menjaga kerusahan hutan. “Kerusakan lahan dan hutan, terkadang tidak diketahui masyarakat. Contoh banyak masyarakat membakar untuk membuka lahan, sehingga menyebabkan dampak buruk lain. Jenis lain, pemburuan satwa liar yang dilundngi,” ungkapnya.
Cara kedua sambung Kemal, menyebarluaskan upaya dan penegakan hukum yang dicapai selama ini, sehingga memberikan efek jerah kepada pelaku usaha lainnya. Sekarang banyak warning terhadap para pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hutan. Bahwa pemerintah sangat serius dalam menindak.
“KLH sepanjang tahun ini telah menindak 36 perusahaaan perusak lingkungan. Berhasil menggugat PT MPL di Riau, yang baru-baru ini pelaku pembalakan liar, dengan disanksi ganti rugi Rp16 triliun. Selanjutnya PT MSP pelaku pembakaran dengan saksi ganti rugi dan pemulihan akibat pembakaran Rp4 triliun,” bebernya. Lebih jauh disampaikan, pentingnya juga mengawal pembangunan dan lain-lain, sepeti perizinan, sehingga dapat menekan korupsi dan pungli juga lainnya. Selain itu, peranan yang sangat penting pula dapat mengawal dalam peradilan.
Sementara, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, guna menjaga kebakaran hutan, ada Satgas dari instansi gabungan, TNI/Polri dan BNPB. Walau kondisi hutan yang membai, pihaknya tetap waspada, dengan untuk cepat tanggap. Dia mengklaim, di tahun 2015 lalu, pihaknya berhasil untuk menangani kebakaran. “Kita hanya menerima dampak yang banyak terjadi di Sumsel. Kebetulan angin membawa ke arah Riau. Kita saat itu serius menangani dampak asap dan sangat puas untuk menangani itu. Dari situ kita mengkoreksi untuk membuat lebih baik lagi dengan menerbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2015, yang memuat enam rencana aksi terkait pembakaran hutan.
“Teman-teman di Satgas melakukan penanggulangan, dan aturan Pergub menjadi instrumen untuk menindak. Usaha yang dilakukan mudah-mudahan 2016 ini berhasil. Kita semua perlu saling mengingatkan,” pungkas Arsyadjuliandi Rachman. (ibr)
