PALEMBANG, fornews.co – Mengejar capaian Zero Narkoba, Pemkot Palembang menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan tes urine kepada seluruh pegawai. Kali ini giliran pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalani tes urine.
Pelaksanaan tes urine di Satpol PP ini dipantau langsung Sekda Palembang Ratu Dewa. Menurut Dewa, hingga saat ini sudah 10 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang digelar tes urine secara acak.
“Kami bertujuan agar ASN dan honorer Zero Narkoba dan ini sesuai dengan rencana aksi gerakan tanpa narkoba dari Presiden RI berdasarkan Perpres 2/2020,” ujar Dewa, Kamis (20/5/2021).
Dewa menyampaikan, hasil tes urine di beberapa OPD yang dilakukan sebelumnya sudah diketahui. Sesuai dengan petunjuk dari Wali Kota dan Inspektorat, hasil tersebut akan ditindaklanjuti.
“Ada yang terindikasi positif yang dinyatakan BNN,” kata Dewa.
Meski demikian, Dewa belum bersedia menyebutkan data rinci mengenai jumlah dan instansi asal pegawai yang positif Narkoba tersebut. Namun Dewa memastikan pegawai tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan Pemkot Palembang bekerja sama dengan Badan Kesbangpol, BNN juga Kepolisian untuk mendeteksi apakah pegawai tersebut hanya sebagai pengguna atau menjadi pengedar.
“Untuk sanksi nantinya ada ringan sampai berat hingga proses lanjutan. Kita akan lihat lebih lanjut apakah mereka pengguna atau pengedar,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, Herly Kurniawan mengatakan, sesuai anggaran tahun ini terdapat kuota 2.000 sampel tes urine dan akan ditambah di APBD perubahan nanti. Menurut Herly, bagi yang positif akan dijatuhi sanksi sesuai aturan perundangan disiplin ASN dan sesuai aturan tersebut mengedepankan pembinaan. Selanjutnya, tes urine akan dilakukan secara berkala.
“Jika memungkinkan ya dibina. Jika tidak (bisa dibina) diserahkan ke proses hukum,” tegasnya.
Kepala Satpol PP Kota Palembang, GA Putra Jaya mengatakan, ada 150 orang yang tidak mengikuti tes urine. Hal itu disebabkan, para anggota tersebut masih menjalankan tugas patroli di Posko PPKM juga pasar tradisional. Putra menegaskan, nantinya mereka akan menyusul tes di kantor BNN.
“Yang hadir ada 300 orang lebih. Sanksi ada sesuai pakta integritas ASN dan honorer,” ucap Putra. (ije)
