PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru bersama kepala daerah dan Kepala BPS se-Sumsel, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) satu data pertama di Indonesia, Selasa (19/02).
Herman Deru mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kesamaan persepsi dan pikiran satu data yang sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabutapen dan Kota.
Penyediaan data tersebut nantinya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kemudian digunakan pemerintah sebagai dasar membuat kebijakan.
“Semua yang terkait dengan data, baik infrastruktur bahkan tentang data harga bahan pokok akan tergmbar dengan jelas. Sehingga akan memudahkan pembangunan Sumsel maju untuk semua,” kata Herman Deru dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Badan Pusat Statistik (BPS) Seluruh Indonesia, di Hotel Wyndham Palembang, Selasa, (19/02).
Dalam acara yang bertema “Tingkatkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan SP2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia” tersebut, Herman Deru mengatakan, adanya pemusatan data akan memberikan Informasi yang merata kepada seluruh kepala daerah.
Herman Deru mengapresiasi validasi data dari BPS yang sesuai dengan data nyata dari masyarakat. BPS sebagai lembaga yang berkopeten dinailainya sangat akurat dalam menyajikan data untuk dijadikan parameter pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan. Karena itu, Herman Deru meminta kepada seluruh kepala daerah dan kepala BPS di Sumsel, agar segera melakukan tindak lanjut dari MoU ini.
“Ketika data tersaji tidak akurat, maka kebijakan juga akan salah. Ukuran akurat atau tidak akurat, kita sepakat akan merujuk data yang disajikan BPS,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Suhariyanto berharap agar koordinasi antara BPS tingkat Provinsi dan kabupaten/kota akan semakin solid, sehingga dapat memberikan kontribusi sesuai tupoksi. Karena itu, rateknas dilakukan untuk menyamakan persepsi, langkah, dan strategi agar kegiatan-kegiatan BPS di Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar.
“Melalui kegiatan ini, BPS dapat teguh menjaga independensi, kredibilitas dan profesionalitas yang ada,” katanya.
Mengenai penandatanganan MoU Satu Data, menurutnya itu sangat penting. Karena banyaknya sumber data akan menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan.
Dengan adanya satu data ini, seluruh elemen dapat berpartisipasi dalam menghasilkan indikator-indikator yang penting dan dibutuhkan.
“BPS telah membentuk bank Data yaitu beberapa data yang dikumpulkan dengan teknologi terkini berupa aplikasi dan media sosial,” ujarnya.
Untuk diketahui, Rapimnas ini dihadiri oleh 341 peserta yang berasal dari 34 Provinsi se-Indonesia. Terdiri atas Wali Kota/Bupati se-Sumsel, dan Kepala BPS seluruh Indonesia. Berlangsung selama 5 hari 18-22 Februari 2019.(bas)
