PALEMBANG, fornews.co – Sepertinya sengketa lahan antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dan PT Gorby Putra Utama (GPU) belum juga menemukan titik selesai.
Nah perkembangan terbaru dari konflik ini, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan PT SKB soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT GPU.
Lewat putusan Nomor 250/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 13 Februari 2025, PTUN Jakarta memerintahkan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 002/KPTS/DISTAMBEN/2009, tentang Pemberian IUP Operasi Produksi kepada PT Gorby Putra Utama per tanggal 1 Juni 2009.
Seperti diketahui, bahwa pada perkara ini PT SKB menggugat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku Tergugat 1 dan PT GPU selaku Intervensi 1.
Artinya, perintah penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam putusan itu ditujukan kepada Menteri Investasi.
Terhadap hasil putusan PTUN Jakarta tersebut, Kuasa hukum karyawan PT SKB dan kuasa hukum Dirut PT SKB Halim Ali, Haris Azhar mengungkapkan, secara tidak langsung putusan itu mencabut IUP Operasi Produksi PT GPU yang dikeluarkan Bupati Musi Rawas pada 2009.
Karena, sambung dia, PT GPU menggunakan IUP OP itu sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pertambangan di Musi Rawas Utara (Muratara). “Sementara, sebelum dimekarkan pada tahun 2013, Muratara masuk wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas,” ungkap dia, Sabtu (15/2/2025).
Dengan adanya putusan PTUN Jakarta itu, jelas Haris, maka membuat PT GPU tidak punya dasar untuk menjalankan aktivitas pertambangan di area dispute, yakni di persinggungan batas wilayah Musi Banyuasin dan Muratara.
“Aktivitas pertambangan PT GPU (di wilayah sengketa) ilegal, harus dihentikan,” jelas dia.
Sengketa lahan antara PT SKB dengan PT GPU ini memang sebelumnya terus bergulir. Terlebih, pasca-terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76/2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Muratara.
Permendagri itu memasukkan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin seluas 12 ribu hektare ke wilayah Kabupaten Muratara. Area SHGU yang ditanami kelapa sawit oleh PT SKB seluas 1.750 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin kena imbas aturan tersebut. (kaf)
