BOGOR, fornews.co– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang telah direncanakan di tahun 2018 ini.
Kemudian, kepada seluruh jajaran pemerintah untuk terus waspada dan bersiap diri dengan berbagai langkah strategis menghadapi dampak ketidakpastian global, terutama dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat, maupun adanya potensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok.
“Untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini, kuncinya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang diorkestrasi dengan baik, sehingga menjadi harmonis. Perlu adanya langkah-langkah terobosan, seperti insentif-insentif untuk investasi dan memacu ekspor. Ini menjadi kunci,” ungkap Jokowi, pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN Tahun Anggaran 2019, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/70) siang, seperti dikutip dari setkab.go.id.
Jokowi menjelaskan, bahwa langkah-langkah terobosan dalam peningkatan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat. Kemudian, pastikan pelaksanaan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu. “Tetap menjaga governance, tepat sasaran, dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” jelasnya.
Terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019, Jokowi meminta, agar dipastikan postur anggaran itu realistis dan sehat. Jangan sampai, ada yang mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri.
“Serta mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global. Kemudian harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai serta mendorong daya saing, investasi, dan ekspor,” ujarnya.
Begitu pula di bidang pendapatan, Jokowi mengingatkan, bahwa reformasi perpajakan menjadi kunci, bukan hanya untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Tapi juga harus ditempatkan sebagai sebuah instrumen, untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional.
“Pentingnya fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan skill dan produktivitas. Juga mengenai peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan,” tandasnya.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri seluruh menteri, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (tul)
