PALEMBANG, fornews.co-Majelis Hakim pada sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel 2013, masih terus mempertanyakan kepada saksi, terkait alasan adanya kenaikan dana aspirasi untuk anggota DPRD Sumsel dan wujud dari kesepakatan kenaikan anggaran yang bersumber dari dana hibah tersebut.
Pada sidang lanjutan ini, masih menghadirkan saksi-saksi dari Anggota DPRD Sumsel Periode 2009-2014, yakni Ali Imron, Nadia Basjir, Solihin Daud, Firasgo Jaya Santika, Arudji Kartawinata, Junaidi Ramli, Sakim dan Novran Marjani.
“Apakah saudara tahu, apa yang menjadi alasan kenaikan dana aspirasi atau dana reses, dari Rp2,5 miliar menjadi Rp5 miliar. Itu kesepakatan dari pemerintah dan DPRD, namun wujudnya seperti apa,” ujar Anggota Majelis Hakim Abu Hanifiah SH MH, kepada salah satu saksi, pada sidang di ruang sidang utama Pengadilan Negari Klas 1A Khusus Palembang, Senin (15/05).
“Saya tidak tahu. Setelah rapat, baru tahu adanya kenaikan dana reses itu. Kenaikan dana reses tidak pernah dibahas di Banggar. Memang kenaikan dana reses itu masuk ke APBD,” jawab saksi Junaidi Ramli, mantan Anggota Komisi III DPRD Sumsel yang pernah menjabat anggota Badang Anggaran (Banggar) saat itu.
Menurut Junaidi, setelah ketuk palu di tingkat Banggar, baru ada bisik-bisik tentang kenaikan dana reses itu. Tapi, untuk yang lebih rinci tidak pernah di bahas dalam rapat Banggar. “Alokasi dana aspirasi Rp5 miliar itu, per anggota dewan, yang tidak semuanya dari dana hibah. Untuk perubahan APBD tidak dibahas, tapi dilaporkan saat rapat bersama BPKAD. kemudian disahkan di paripurna. Perubahan APBD itu dari BPKAD,” ujarnya.
Saksi Novran Marjani menuturkan, bahwa kenaikan dana aspirasi itu dari rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). “Saya ketua fraksi, ada anggota dewan mengelukan, setelah itu oleh pimpinan maka dibuatlah PURT,” tuturnya.
Untuk pemakaian dana aspirasi, politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, dana itu dihabiskan sesuai dengan usulan. Seperti, untuk kegiatan olahraga sesuai daerah pemilihan (dapil) di Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang. “Saya tahu adanya kenaikan, menampung usulan dari hasil reses. Itupun ada yang tidak tetampung. Untuk yang tidak tetampung diusulkan ke SKPD,” tukasnya.
Berikutnya, saksi Sakim menerangkan, dana aspirasi Rp5 miliar itu ada yang dititipkan ke SKPD dan disalurkan ke masyarakat. SKPD Rp1,6 miliar dan sisanya disalurkan ke masyarakat. “Untuk proposal saya hanya buat pengantar ke BPKAD. Bantuan ke Dinas Kesehatan pengadaan mobil jenazah dan ambulan. Untuk jenazah langsung diserahkan dinas kesehatan kepada yayasan. Dua unit mobil itu, ada juga untuk pembangunan infrasturktur, lokasi penyaluran semuanya di dapil saya,” katanya.
Tapi, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan, apakah pengadaan dua unit mobil seharga Rp900 juta, untuk mobil ambulan Rp150 juta, dan mobil truk yang di modifikasi Rp750 juta merupakan wajar. Sakim menjawab urusan pengadaan dia tidak mengetahuinya. “Itu mobil diserahkan dari Dinas Kesehatan ke penerima hibah. Saya tidak tahu, bukan gak mau tahu, tapi itu dari SKPD,” jawabnya.
Sementara, saksi Nadia Basjir mengungkapkan, dana aspirasi tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp200 juta di Banyuasin. “Kita mengajukan usulan buat daftar dan diajukan ke BPKAD, tapi apakah bantuan nanti itu masuk dana hibah atau bukan, tergantung BPKAD. Sebagian anggota dewan tidak mengetahui adanya kenaikan dana reses. Saya tidak tahu, saya baru tahu kenaikan dana hibah dari ketua fraksi,” ungkapnya.
Begitu juga saksi Arudji Kartawinata, yang menyatakan tidak tahu adanya kenaikan dana reses itu. “Saya dapat alokasi Rp5 miliar dan tahu ada kenaikan setelah rapat,” ujarnya.
Saksi Firasgo Jaya Santika menjawab, alokasi dana aspirasi dipakai untuk membeli buku dan diberikan ke pemerintah setempat. “Saya sebagai anggota banggar tahu adanya kenaikan dana hibah” jawabnya.
Saksi Solihin Daud mengatakan, terkait kenaikan dana aspirasi baru mengetahui setelah rapat paripurna. Terakhir, saksi Ali Imron mengatakan, dana aspirasi Rp5 miliar yang tidak tidak teresaliasi Rp1 miliar lebih. “Tidak teraliasasi di BPKAD karena dana reseskan hibah. Pertangungjawab penerima menyerahkan ke BPKAD. Semuanya diserahkan di dapil saya ke pembanunan masjid berupa hibah,” tandasnya. (tul/bay)
