JAKARTA, fornews.co — Melemahnya tekanan harga pangan mulai terlihat, tetapi minyak goreng memberikan peringatan serius.
Data terbaru menunjukkan perbaikan pada sebagian besar wilayah, sementara gejolak minyak goreng kian meluas dan menuntut respons lebih tegas dari pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) turun dari 22 menjadi 15 pada pekan ketiga April 2026.
Perubahan ini menandakan tekanan harga tidak lagi menyebar luas seperti pekan sebelumnya. Pada level kabupaten atau kota, tren serupa terlihat dengan kenaikan IPH menyusut dari 149 menjadi 137 daerah, sedangkan 213 daerah justru mencatat penurunan.
Meski begitu, stabilitas belum merata. Minyak goreng justru muncul sebagai titik rawan baru. BPS juga mencatat kenaikan harga komoditas ini terjadi di 207 kabupaten dan kota yang melonjak dari 177 wilayah pada pekan sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan gangguan distribusi dan ketidakefisienan yang belum teratasi.
Pemerintah merespons dengan mendorong penguatan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk Minyakita. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan agar BUMN pangan memperoleh porsi distribusi lebih besar, hingga 60 persen, guna memperpendek jalur distribusi dan memudahkan pengawasan.
Saat ini, harga rata-rata Minyakita berada di Rp15.982 per liter masih sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700. Meski 28 provinsi sudah mencatat harga sesuai HET, ketimpangan antarwilayah menunjukkan distribusi belum sepenuhnya efisien.
Data Kementerian Perdagangan mencatat realisasi DMO Minyakita melalui BUMN pangan mencapai 228,2 ribu ton atau sekitar 50 persen.
Dari jumlah itu, Perum Bulog menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD 45,5 ribu ton sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan April 2026. Namun, masih ada produsen yang belum memenuhi kewajiban minimal distribusi domestik.
Persoalan utama terletak pada panjangnya rantai pasok. Praktik distribusi berlapis, termasuk skema “marketing lepas”, membuat harga di tingkat konsumen terdorong naik.
Dalam banyak kasus, produk tidak langsung mengalir ke pasar rakyat, melainkan melewati beberapa lapisan perantara.
Bapanas menilai pemangkasan jalur distribusi menjadi solusi. Penyaluran langsung dari produsen melalui BUMN ke pengecer dinilai dapat menekan biaya tambahan yang selama ini membebani harga akhir.
Data distribusi Maret memperlihatkan ketimpangan Bulog hanya menyalurkan 4,3 ribu ton ke pasar rakyat, jauh di bawah penyaluran ke kanal lain yang mencapai 8,9 ribu ton. Sementara ID FOOD mencatat distribusi 9,05 ribu ton ke pasar dari total penyerapan 10,14 ribu ton.
Perbaikan harga pangan secara umum memberi fondasi positif, tetapi kasus minyak goreng menunjukkan bahwa stabilitas tidak cukup hanya dengan ketersediaan barang.
Tanpa pembenahan distribusi yang konsisten dan disiplin pelaku usaha, harga akan tetap mudah terdorong naik dan beban akhirnya jatuh ke konsumen.
