JOGJA, fornews.co — Wakil Wali Kota Jogja mengingatkan ASN di lingkungan Pemkot Jogja untuk berhati-hati dalam berinvestasi meski dapat menguntungkan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, dalam Seminar ASN jadi Investor, Cerdas Kelola Keuangan dan Aset (ASTOR COKLAT) pada Rabu, 25 Juni 2025, di Ruang Bima Balai Kota.
“Dalam berinvestasi, kita perlu berhati-hati, sesuai prospek rencana investasi kita. Dengan memahami risikonya apakah rendah, moderat atau tinggi,” katanya.
Namun, menurut pengalaman Wawako Jogja, meski sering berinvestasi di sektor riil ternyata risikonya juga fluktuatif.
Tentu saja investasi menjadi peluang bagi ASN untuk memastikan ketahanan ekonomi yang stabil.
Selain investasi, Wawako Jogja, mengingatkan para ASN perlunya menyiapkan masa pensiun dengan pengembangan kewirausahaan.
Instrumen investasi saat ini sangat beragam, seperti pasar modal di Bursa Efek, reksadana, obligasi, peer to peer lending maupun cryptocurrency.
Namun, sambungnya, yang harus menjadi catatan penting harus dipahami betul tiap instrumen, tidak hanya karena mengikuti trend.
Sebagai ASN, sambungnya, harus mengalokasikan pendapatan untuk tabungan, investasi dan dana darurat, ditambah dana pendidikan ketika sudah memiliki anak.
Langkah pertama apa yang harus dilakukan ASN untuk berinvestasi?
Dijelaskan, bagi ASN yang ingin berinvestasi harus memulai beberapa langkah yang harus dijalani.
Salah satunya yakni memilih perusahaan yang produknya sudah dikenal oleh masyarakat luas.
Tetapi, ujarnya, harus dilihat juga ketika risikonya tinggi, timbal balik keuntungan juga mengikuti, dengan catatan harus dilandasi pengetahuan dan wawasan yang mumpuni.
“Awal mulanya memang harus ada pemantik untuk mulai investasi di pasar modal. Tapi modal pertama itu memang perlu persiapan dana yang dingin, mengalokasikannya secara khusus bukan untuk keperluan darurat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Eko Yunianto, mengungkapkan hasil survei nasional tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan mengalami kenaikan.
Namun, hasil survei tersebut masih menunjukkan GAP, di mana masyarakat yang sudah menggunakan produk layanan jasa keuangan justru belum memahami manfaat dan risikonya.
Untuk itu, sambungnya, harus ada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang berperan dalam mendukung perekonomian regional untuk kesejahteraan sosial masyarakat.
Dengan begitu akan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan investasi sebagai bagian dari inklusi keuangan di pasar modal.
