FORNEWS.CO
  • Metro Sumsel
    • Metropolis
  • Nasional
    • Internasional
  • Ekobis
  • Politik
  • Sport
    • All
    • Asian Games 2018
    • Babel Muba United
    • Ragam Sport
    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    Atlet panjat dinding WPSCC, Dino Pramana Dipa, usai pengalungan medali emas pada kategori Lead U-13 Putra. (fornews.co/ist)

    HBB Wall Climbing Competition 2026, 5 Climber WPSCC Rebut 5 Medali Kelompok Umur U-17 dan U-13

    Pemanjat cilik Kota Palembang, Dino Pramana Dipa, usai pengalungan medali pada katagori Boulder U-11 Putra, di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2026) kemarin. (fornews.co
/ist)

    Festival Panjat Tebing Kelompok Umur 2026: Dua Pemanjat Cilik Palembang Rebut 2 Emas 1 Perak

    Atlet muda cheerleading saat mengikuti Indonesian Cheerleading Association (ICA) South Sumatera Regional Championship 2026, di Lapangan Tenis Indoor Pierre A Tendean Palembang, Minggu (21/6/2026) kemarin. (fornews.co/foto: ist)

    Sebanyak 93 Atlet Muda cheerleading Unjuk Skill pada ICA South Sumatera Regional Championship 2026

    Siswa SMPN 9 Palembang, Fatih Noor Kertanegara, usai penyerahan medali juara 1 O2SN Tingkat Kota Palembang Tahun 2026 cabor Panjat Tebing, di Venue Panjat Tebing JSC Palembang, Minggu (14/6/2026). (fornews.co/foto: ist)

    Cabor Panjat Tebing O2SN Tingkat Kota Palembang, Siswa SMPN 9 Rebut Juara Nomor Lead dan Speed Putra Individu

    MENTERI Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menerima penghargaan di ajang KWP Awards 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis pagi, 16 April 2026. (foto fornews.co/komdigi)

    Menpora Erick Thohir sebut Diplomasi Olahraga Penting untuk Menjaga Hubungan Negara

    Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto. (fornews.co/foto: ist)

    Ini Daftar 28 Pemain Timnas U-20 yang Dipanggil Nova Arianto Ikuti TC Surabaya

    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    • Ragam Sport
  • COVID-19
  • FornewsTv
  • Lain-lain
    • All
    • Advertorial
    • Berita Foto
    • Feature
    • Gaya Hidup
    • Hukum dan Kriminal
    • Kesehatan
    • Opini
    • Peristiwa
    Direktur Utama Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika. (fornews.co/ist)

    [OPINI] Media Beretika Bukan Media yang Tidak Pernah Salah

    KEPALA Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetti Martanti memimpin diskusi Konsolidasi dan Pemantapan Substansi Pengajuan Jogjakarta UNESCO World Book Capital 2028 di Ruang Wijaya Kusuma, Taman Budaya Embung Giwangan, Senin, 28 September 2026. (foto fornews.co/pemkot

    Buku sebagai Kekuatan Kebudayaan, Jogja menuju World Book Capital 2028

    STRUGGLE II Buka Ruang Inklusif bagi Seniman Neurodivergen di Ekosistem Seni Rupa

    LUKISAN karya Samodro. (foto fornews)

    STRUGGLE II: “Kolaborasi Dua Sisi” Pertemuan Tujuh Seniman di Jogja

    PATUNG kuda karya Hery Maizul turut dipamerkan di Bale Gadeng, Sagan. (foto fornews.co/adam)

    Pameran Seni Rupa ‘Merdeka dalam Perbedaan’ Ditutup Akhir Agustus

    Gelar Merti Umbul, Warga Karangwuni akan Kembalikan Fungsi Sungai Belik

    • Hukum
    • Peristiwa
    • Opini
    • Pariwisata
    • Gaya Hidup
      • Budaya
      • Teknologi
    • Advertorial
      • Profil
      • Galeri
    • Berita Foto
No Result
View All Result
FORNEWS.CO
Senin, 23 November 2026
No Result
View All Result
FORNEWS.CO
No Result
View All Result
Home Nasional

Ini 8 Persoalan Pada Pemangku Kepentingan Terhadap Sistem JKN Temuan KPK

Rabu, 19 Oktober 2016 | 21:14
Ilustrasi

Ilustrasi

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong dilakukannya perbaikan tata kelola obat pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dilakukan setelah kajian KPK menemukan 8 persoalan pada sejumlah pemangku kepentingan terhadap program tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, di Jakarta Rabu (19/10). “Sektor kesehatan menjadi perhatian KPK. Karenanya, kami akan terus memantau rencana perbaikan yang akan dilakukan masing-masing pemangku kepentingan,” katanya.

Alex menyebutkan ke-8 persoalan itu, antara lain ketidaksesuaian formularium nasional (Fornas) dan E-catalogue; aturan perubahan Fornas berlaku surut melanggar azas kepastian hukum; mekanisme pengadaan obat melalui e-catalogue belum optimal; tidak akuratnya Rencana Kebutuhan Obat (RKO) sebagai dasar pengadaan e-catalogue; ketidaksesuaian daftar obat pada Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP dengan Fornas FKTP; belum adanya aturan minimal kesesuaian Fornas pada formularium RS/daerah; belum optimalnya monitoring dan evaluasi terkait pengadaan obat; serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

BacaJuga

Indonesia Resmi Calonkan Tuan Rumah Olimpiade 2032, Jokowi: Jadikan Momentum Menata Diri!

Gara-gara Berita Cek Fakta, Wartawan Liputan6.com Jadi Korban Doxing

Presiden Jokowi Sebut Daya Saing Digital Indonesia di Asean Masih Rendah

Load More

Alex merinci salah satu persoalan, yakni pada ketidaksesuaian Fornas dan e-catalogue. Fornas disusun untuk mengendalikan mutu, sedangkan e-catalogue dibuat untuk mengendalikan biaya. Namun, fakta di lapangan ternyata tidak semua obat Fornas tayang di e-catalogue. Sebaliknya, ada juga obat yang tidak masuk Fornas tetapi tayang di e-catalogue. “Kondisi ini mengakibatkan terdapat obat yang tidak memiliki acuan harga sebagai dasar BPJS Kesehatan membayar klaim. Selanjutnya juga menimbulkan kesulitan bagi faskes untuk melakukan pengadaan obat karena tidak semua obat yang dbutuhkan tersedia,” jelas Alex.

Persoalan lain, sambung Alex, tidak akuratnya RKO sebagai dasar pengadaan e-catalogue. Data RKO yang dihimpun Kementerian Kesehatan dari Dinkes dan Faskes saat ini belum akurat, karena belum semua pihak menyampaikan RKO sebagai dasar pengadaan obat di e-catalogue. Selain itu, data RKO yang ada pun melenceng jauh dari realisasi belanja obat. Kemudian di sisi lain menimbulkan kerugian pada industri farmasi karena ketidakpastian pemenuhan komitmen yang telah mereka berikan. “Ini tentu saja menimbulkan kondisi kekosongan stok obat atau kelebihan stok obat,” terangnya.

Sementara itu, menanggapi hasil kajian ini, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek menyadari sejumlah kendala yang berada dalam kendali kementeriannya, misalnya terkait Fornas dan RKO. Dia mencontohkan wilayah Papua, dimana Kemenkes mengaku kesulitan dalam mengumpulkan RKO karena kondisi geografi yang ekstrem. “Namun begitu, ini kami anggap sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Akan kami perhatikan betul,” katanya.

Komitmen yang sama juga ditunjukkan Ketua BPOM Penny Kusumastuti Lukito. Dia menyatakan, komitmennya untuk melakukan perbaikan pada tata kelola obat, khususnya yang terkait pada kewenangannya. Misalnya persoalan yang terkait Nomor Izin Edar (NIE) dan pengawasan post-market. “Kami siap berkoordinasi dengan pihak lain untuk melakukan perbaikan,” timpalnya.

Sebagai informasi, kajian tata kelola obat dilakukan karena sejumlah alasan. Di antaranya belanja obat di Indonesia cukup tinggi, yakni berkisar 40 persen dari belanja kesehatan; Mahalnya harga obat; Perbandingan harga obat generik dengan generik bermerk yang cukup tinggi; Penggunaan obat generik yang relatif rendah (sekitar 60-70%, Data Kementerian Kesehatan, 2014).

Selain itu, penggunaan e-catalogue obat juga belum optimal, baru sekitar 89% pada dinas kesehatan dan 33% pada rumah sakit pemerintah (Sumber: LKPP dan Kemenkes, 2015); serta persaingan ketat pada industri farmasi sehingga mengakibatkan tingginya biaya promosi dari biaya produksi. Dari sini, KPK mendorong para pihak melakukan perbaikan yang komprehensif dan terpadu. KPK merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan aturan yang belum ada, melakukan perbaikan dan sinkronisasi aturan yang bertentangan dalam pelaksanaan Fornas, serta penyusunan RKO dan pengadaan melalui e-catalogue.

KPK juga mendorong sinergi LKPP dan Kemenkes dalam menyempurnakan aplikasi yang telah dibangun agar terintegrasi, Kemenkes melakukan proses monev sebagai dasar evaluasi kebijakan pengadaan obat,serta Kemenkes/LKPP/BPOM membangun prosedur bersama untuk kegiatan yang melibatkan pekerjaan lintas instansi dalam rangka memperkuat koordinasi. Dalam waktu sebulan, para pemangku kepentingan akan merancang rencana aksi untuk melakukan perbaikan yang diharapkan bisa diselesaikan dalam rentang enam bulan berikutnya. (ibr)

Bagikan Ke

  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)
Tags: FeaturedNasional
Deskripsi Banner

ADVERTISEMENT
Previous Post

Pemprov Sumsel-BRG-Norwegia Segera Petakan 170.000 Ha Lahan Gambut

Next Post

Pegawai Tertipu Arisan Online Via FB, Kok Bisa?

Medco E&P Grissik terus mendorong potensi hasil budidaya ikan salai di Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba menjadi produk bernilai tambah. (fornews.co/ist)
Ekonomi Bisnis

Perkuat Ekonomi Masyarakat, Potensi Budidaya Ikan Salai Kabupaten Muba Terus Didorong Medco E&P Grissik

Jumat, 20 November 2026

SEKAYU, fornews.co - Potensi hasil budidaya ikan salai menjadi produk bernilai tambah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat di Desa...

Read more
Saksi Muhammad Budi Hoiru (kemeja biru kursi kedua pertama) saat memberi kesaksian pada sidang di PN Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (19/11/2026). (fornews.co/foto: Sidratul Muntaha)

Kesaksian Budi Hoiru Soal Dugaan Penyimpangan Proyek Infrastruktur dari Pokir Anggota DPRD PALI

Kamis, 19 November 2026
Terdakwa Edison dan terdakwa Adi Triayadi mendengarkan Majelis Hakim membacakan putusan sela pada sidang PN Kelas 1A Khusus Palembang, Rabu (18/11/2026). (fornews.co/foto: Sidratul Muntaha)

Fakta Sidang Kasus Gratifikasi Smart Board dan Chromebook Muara Enim, Eksepsi Edison Ditolak Hakim

Rabu, 18 November 2026
Humas PN Kelas 1A Khusus Palembang (dari kiri) Hendri Agustian, Chandra Gautama dan Khoiri, saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (18/11/2026). (fornews.co/ist)

Satu Terdakwa Kasus Kredit Macet BRI Meninggal Dunia, PN Kelas 1A Khusus Palembang Beri Respons Begini

Rabu, 18 November 2026
Saksi pelapor, Horizal saat memberikan keterangan pada sidang di PN Kelas 1A Khusus Palembang, Selasa (17/11/2026). (fornews.co/foto: Sidratul Muntaha)

Saksi Pelapor Kasus Gratifikasi Proyek di Pemkab PALI Ungkap Serahkan Rp872 Juta ke Iwan Tuaji dalam 3 Tahap

Selasa, 17 November 2026
No Result
View All Result
  • Metro Sumsel
    • Metropolis
  • Nasional
    • Internasional
  • Ekobis
  • Politik
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    • Ragam Sport
  • COVID-19
  • FornewsTv
  • Lain-lain
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Opini
    • Pariwisata
    • Gaya Hidup
      • Budaya
      • Teknologi
    • Advertorial
      • Profil
      • Galeri
    • Berita Foto
  • Login

© 2019 FORNEWS.co | PT.SENTRAL INFORMASI BERDAYA.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In