JAKARTA, fornews.co – Tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara-negara ekonomi terbesar dunia. Namun, pemerintah perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika dibandingkan ke Cina.
Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, saat menyampaikan laporan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Jadi, sambung Airlangga, pemerintah perlu segera menyiapkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika. Pada kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke Cina, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah.
“Artinya, pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang karena kita belum punya FTA (Free Trade Agreement), jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” ujar dia.
Airlangga mengatakan, pada inflasi bulan Mei ini 2,84% secara year-on-year dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84% secara year-on year, India 4,75%, Australia 3,6%, Amerika Serikat 3,3%. Artinya, Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut.
“Keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia, dipengaruhi kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil,” kata dia.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, bahwa pemerintah telah melakukan upaya melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan, peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen.
“Serta memastikan kelancaran distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar,” ungkap dia.
Airlangga menjelaskan, dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran K/L hingga dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29% dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara, fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 triliun.
“Kesinambungan pasokan domestik merupakan kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Selain itu, pengembangan neraca pangan juga penting dilakukan untuk memantau harga-harga pangan di daerah,” jelas dia.
“Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” tandas dia. (aha)
