SEKAYU, fornews.co – Regulasi tentang sumur minyak rakyat hingga saat ini belum ada perubahan dan belum dilegalkan. Jadi, semua kegiatan illegal drilling di wilayah Sumsel akan dilakukan tindakan hukum.
Penegasan itu disampaikan Kapolda Sumsel, Irjen A Rachmad Wibowo saat rapat dengan Penjabat (Pj) Bupati Muba, Sandi Pahlepi, bersama jajaran Forkopimda Muba dan Petro Muba, di Gedung Petro Muba, Kamis (16/5/2024).
Rachmad Wibowo menegaskan, pihaknya tetap komitmen melakukan tindakan hukum terhadap illegal drilling di wilayah Sumsel. Begitu juga kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan terhadap distribusi minyak ilegal tersebut.
“Kit ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, namun negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga, dengan tidak melanggar aturan. Mengapa Polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti Polri yang disalahkan, oleh karena itu kita hari ini akan sama-sama diskusi carikan solusi terbaik,” tegas dia.
Hingga saat ini, kata Kapolda, regulasi mengenai sumur minyak rakyat belum ada perubahan dan belum dilegalkan. Polri sendiri masih mengikuti regulasi sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
“Hal yang dilegalkan adalah sumur tua. Regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu Permen ESDM Nomor 1 tahun 2018,” kata dia.
Atas dasar itu, Rachmad Wibowo bakal memaksimalkan tindak penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan minyak ilegal, khususnya gudang-gudang minyak ilegal.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Muba Sandi Pahlepi menjelaskan, sebenarnya memang banyak masyarakat Muba yang bergantung kehidupan dari illegal drilling ini. Namun, Pemkab Muba berharap ada tindak lanjut agar bisa membuat tata kelola sumur minyak yang baik agar ada solusi yang berpihak pada keselamatan kemanusiaan, lingkungan serta tidak melanggar hukum.
“Pemkab Muba berharap ada regulasi atau aturan, baik melalui revisi peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008 ataupun aturan dalam bentuk lain yang dapat dijadikan dasar atau dapat melegalisasi penambangan sumur minyak masyarakat,” tutur dia.
Hal itu, tambah Sandi, guna mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas tanggal 12 april 2022 lalu, yakni, melaksanakan pengelolaan sumur minyak yang aman bagi keselamatan masyarakat, keselamatan lingkungan, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah dan negara. (kaf)
