JAKARTA, fornews.co – Kinerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mendorong capaian sertifikasi aset sebanyak 1.482 sertipikat, mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Yudhiawan Wibisono meminta, agar PT PLN dan ATR/BPN untuk konsisten melakukan upaya penertiban aset.
Yudhiawan melanjutkan, bahwa penertiban aset tidak akan berhenti di sertifikasi, namun ada upaya penyelesaian aset bermasalah. Makanya KPK tetap mengharapkan PLN dan BPN tetap konsisten dalam upaya penertiban aset sehingga aset nanti tetap terjaga.
“Semoga yang menjadi program pemerintah di tahun 2024 nanti tetap terlaksana,” ujar dia, saat Rapat Koordinasi Penyerahan Sertifikat Kementerian ATR/BPN di wilayah Provinsi Sumsel secara hybrid, Senin(27/12/2021).
Yudhiawan mengungkapkan, KPK mendorong percepatan proses sertifikasi aset tanah di seluruh wilayah Indonesia secara umum maupun khususnya bagi PLN, mengingat target pada tahun 2023 seluruh aset PLN diharapkan sudah bersertifikat 100 persen.
Sementara, Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PT PLN, Adi Lumakso menjelaskan, sangat mengharapkan dukungan dari jajaran Kementerian ATR/BPN.
Provinsi Sumsel, sambung dia, sebagai kota perdagangan, kota industri dan kota pariwisata perlu didukung pemenuhan kebutuhan energinya, baik untuk masyarakat, komersil, industri maupun pemerintahan.
“Kami terus membangun sarana ketenagalistrikan, sehingga kami memerlukan aset tanah untuk sarana kelistrikan tersebut. Kami harapkan dukungan penuh dari BPN dalam upaya memenuhi aspek legal aset tanah untuk prasarana yang kami bangun tersebut,” jelas dia.
Adi menerangkan, target sertifikasi aset PLN tahun 2021 di Provinsi Sumsel sebanyak 1.883 persil. KPK mencatat, sertifikat yang sudah diserahkan hingga akhir bulan November 2021 sebanyak 246 Sertifikat. Diserahkan pada hari ini sebanyak 946.
“Rencananya akan diserahkan kembali pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 290. Sehingga, sampai akhir tahun 2021 di seluruh provinsi Sumsel terbit total 1.482 sertifikat dengan nilai aset sekitar Rp500 miliar,” terang dia.
Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Kalvyn Andar Sembiring, yang juga hadir menyampaikan komitmen dan mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo, yang menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar di tahun 2025.
“Saat program percepatan sertifikasi ini kita launching, PLN baru mendaftarkan sebanyak 28.282 persil. Kemudian data per 24 November 2021 menunjukkan hampir 65 ribu persil di seluruh Indonesia. Tentu capaian ini perlu diapresiasi terkhusus untuk rekan-rekan Sumsel, karena saya yakin semua dapat mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021,” tandas dia. (aha)
