SEKAYU, fornews.co – Komitmen Pemkab Muba pada pembangunan hijau berkelanjutan (sustainable), ternyata menjadi sorotan Forum Ekonomi Dunia yakni World Economic Forum (WEF).
“Gaung komitmen pembangunan hijau berkelanjutan di Muba ini sudah terdengar di level dunia, kami tertarik untuk mengetahui lebih dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan,” ujar Director World Economic Forum (WEF), Dominic Waughray, saat mewawancarai Bupati Muba Dodi Reza Alex, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (10/10).
Dominic mengatakan, pihaknya ingin mengetahui tantangan ke depan yang akan dihadapi Pemkab Muba bersama petani di Bumi Serasan Sekate, dalam mempertahankan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kami kagum dan takjub dengan Muba. Tentu dalam upaya yang sudah dilakukan untuk mewujudkan pembangunan hijau yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Muba, Dodi Reza Alex menjelaskan, semua upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mewujudkan pembangunan hijau berkelanjutan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi, serta solusi yang akan dijalankan dengan program program yang menguntungkan baik bagi pemerintah dan masyarakat Muba.
“Kita tahu, petani merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi tulang punggung sektor pertanian maupun perkebunan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani, adalah akses pendanaan untuk mengelola komoditas yang ingin mereka kembangkan,” jelasnya.
Dodi menerangkan, pihaknya berupaya mengubah pola pikir petani sawit untuk melaksanakan program – program yang akan mendorong petani, mengikuti pola yang dikehendaki pasar dunia. Nah, proyek dan kemitraan adalah suatu hal yang saling berhubungan, bahwa proyek dapat berjalan dengan lancar dan sukses jika didukung dengan kemitraan yang kuat.
“Proyek dan kemitraan adalah hal yang sangat diperlukan khususnya dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan. Keselarasan adalah kuncinya agar terhindar dari ketimpangan kepentingan,” terangnya.
Pendekatan Yurisdiksi, papar Dodi, merupakan jenis pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aksi dan kolaborasi multipihak, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan dampak kolektif yang maksimal. Hal itu sangat berguna bagi masyarakat, karena pendekatan ini sangat efektif untuk memperkuat komunikasi yang ada, agar tidak ada tumpang tindih kebijakan dan terintegrasinya sistem pemerintahan.
“Dampak positifnya, masyarakat sebagai konstituen dapat merasakan implementasi pendekatan tersebut baik dari segi aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Dengan sistem kolaborasi yang digunakan dalam pendekatan jurisdiksi, maka persoalan dan kesenjangan antar sektor dapat terisi dengan baik serta meminimalisir ketidaksinambungan komunikasi yang sering terjadi sekarang,” tandasnya.(tul)
