JAKARTA, fornews.co – Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah belah dikarenakan penyelenggaraan Pilkada. Netralitas dan profesionalitas serta transparansi penyelenggara Pilkada juga menjadi sorotan Kepala Negara.
Selain menginstruksikan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar kualitas demokrasi tetap terjaga sekaligus meningkat. Dari waktu ke waktu, Kepala Negara berharap agar kedewasaan demokrasi di tengah masyarakat juga semakin matang. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa aparat birokrasi serta TNI dan Polri harus bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada sebagaimana telah diatur dalam sejumlah aturan perundang-undangan.
“Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri untuk tetap terus bersikap netral dengan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (08/09).
Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga selama tahapan Pilkada serentak mendatang berlangsung. Presiden meminta ketegasan pengawas dan penyelenggara Pemilu untuk tidak membiarkan adanya narasi yang membahayakan persatuan bangsa.
“Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas atau SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah,” tuturnya.
Di tengah kedewasaan berdemokrasi, para kontestan pemilu atau Pilkada sudah selayaknya untuk mengedepankan kontestasi gagasan dan beradu program kerja untuk menjadi kepala daerah. Masyarakat juga disebutnya harus mempelajari rekam jejak masing-masing kontestan sebelum menentukan pemimpin yang terbaik.
Presiden Joko Widodo juga berharap kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja keras dan memastikan bahwa Pilkada serentak mendatang dapat berlangsung dengan aman dan berkualitas.
“Netralitas, profesionalitas, dan transparansi penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil Pilkada yang kita lakukan,” katanya. (ije)
