PENDOPO, fornews.co-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI Tahun Anggaran 2016, disoroti fraksi DPRD PALI dengan beragam saran dan penekanan.
Juru bicara Fraksi PDIP Mulyadi mengatakan, pembentukan Polres untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta menekan peredaran Narkoba dirasa sangat penting. “Kabupaten PALI saat ini masih terdengar adanya kejadian kriminal, seperti pembunuhan, perampokan dan lainnya. Belum lagi peredaran narkoba juga masih banyak. Jadi, sangat diharapkan percepatan pembentukan Polres di PALI untuk menekan kasus kriminal dan peredaran narkoba,” ujarnya, saat menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati PALI tahun 2016, pada Sidang Paripurna, Senin (17/04).
Dihadapan Ketua DPRD PALI Soemarjono dan dihadiri Bupati PALI, Ir H Heri Amalido MM, Mulyadi menyarankan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur seharusnya harus dibarengi pengawasan. “Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan supaya dianggarkan pembangunan infrastruktur jalan di beberapa titik,” sarannya.
Juru bicara Fraksi Demokrat Tuti Ilsan, menuturkan keinginan mereka agar Kabupaten PALI lebih maju lagi sesuai cita-cita semua masyarakat. Fraksi Demokrat mengapresiasi Bupati PALI dan jajarannya yang telah berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan capaian lainnya untuk kemajuan PALI. “Saran kami dalam peningkatan pembangunan infrastruktur harus diselaraskan dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berkompetisi dan religius,” tuturnya.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan ke Pemkab PALI, agar aset daerah yang belum diserahkan Kabupaten Muaraenim, untuk diinventarisir dan penyelesaian tapal batas kabupaten yang masih belum jelas.
Kemudian, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Erwin Eka Saputra menyampaikan, honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk ditingkatkan dan keberadaannya agar dipertahankan. “Dengan terbentuknya Kabupaten PALI, maka membuka peluang lapangan kerja yang kukup luas bagi masyarakat PALI,” terangnya.
Catatan dari Fraksi PAN, terang Erwin, masih berbelit-belitnya birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten PALI, terutama sulitnya mengurus akad nikah dan menyarankan agar membuat aturan yang mengikat agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali. Selain itu, Fraksi PAN juga menginginkan Pemkab PALI agar menertibkan adanya premanisme jalanan, karena kemajuan suatu daerah dinilai dari keamanannya.
Sementara juru bicara dari Fraksi Gabungan Nasional Hati Berbintang Iip Fitriansyah, menyampaikan tentang kurang maksimalnya pelayanan PLN dan PDAM. Fraksi ini menyarankan agar pemerintah lebih preventif menyikapi permasalahan ini.(son)
