Ini Tarif Baru Penerbitan SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor Per 6 Januari 2017

JAKARTA-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember 2016 lalu, karena pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri.

Pertimbangan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut,  sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri.

Dalam PP itu, jenis PNBP yang berlaku pada Polri, meliputi penerimaan dari pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru; penerbitan perpanjangan SIM; penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi; penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor; pengesahan STNK Bermotor; penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

Kemudian, penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah; penerbitan STNK Bermotor Lintas Batas Negara; penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; dan penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan. “Seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara,” bunyi Pasal 6 PP ini.

Pada saat PP ini mulai berlaku, maka PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Desember 2016 itu.(tul/Pusdatin/ES)

Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintah ini, yaitu: