DEPOK, fornews.co-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, agar PLN berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendeteksi keperluan KPU, khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Hari-H sampai usai Pemilu, hingga daerah terpencil.
“Saran saya sebelum tanggal 17 itu PLN bicara lagi dengan KPU, kurangnya apa, yang diperlukan apa, nanti masukan-masukan dari KPU sebelum tanggal 17 itu apa. Kalau bisa, hingga setiap KPU Daerah itu tanya lagi apa yang perlu dipersiapkan. Khususnya lagi mungkin daerah-daerah yang terpencil dan remote yang mungkin komunikasinya tidak mudah. Setelah itu di kantor-kantor KPUD, untuk penghitungan suara dan untuk sistem logistiknya jangan sampai down, jadi bukan hanya KPU pusat, tapi KPUD di daerah,” tegasnya, saat memantau kesiapan pasokan listrik dan kesiagaan PT PLN (Persero) menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif Tahun 2019 di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/04).
Seperti dikutip dari setkab.go.id, Jonan mengatakan, kondisi kelistrikan secara umum sudah baik, sehingga bisa menghindari gangguan kelistrikan selama periode Pemilu. Namun, Jonan juga memberi arahan supaya PLN memonitor detail persiapan pengamanan pasokan listrik hingga unit rayon PLN.
“Saran saya yang pertama tinggal implementasi, dicek detailnya, terutama untuk tanggal 17, karena tanggal 17 kan dilaksanakan di seluruh nusantara, dan TPS-nya banyak sekali, mungkin ratusan ribu. Jadi itu tolong ada monitoring sampai ke unit rayon PLN masing-masing,” katanya.
Sementara, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero), Amir Rosidin mengungkapkan, PLN memproyeksikan bahwa beban listrik pada Rabu (17/04) mendatang, atau hari Pemilihan Umum, akan mengalami penurunan dikarenakan pada hari tersebut industri yang mengkonsumsi tenaga listrik yang sangat besar dan perkantoran berhenti beroperasi. Kemudian beban puncak di Sistem Jawa-Bali rata-rata turun sekitar 5.000 MW.
“Pada saat acara tanggal 17 April nanti, beban puncak siang rata-rata 15.000 MW, rata-rata (hari biasa) sekitar 20.000 MW, jadi turun sekitar 5.000 MW. Beban puncak malam 22.000 MW dan rata-rata (hari biasa) 26.000-27.000 MW, jadi turun sekitar 5.000 MW. Jadi secara sistem kita cukup,” ungkapnya.
Pada sistem Jawa-Bali khususnya, Amir memaparkan, beban listrik diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi sebesar 15.571 MW untuk beban puncak siang hari dan sebesar 22.895 MW untuk beban puncak malam hari atau mengalami penurunan sekitar 12% – 29%.
“Adapun prakiraan beban kondisi pasokan tenaga listrik selama periode Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif (H-7 s.d. H+7) pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali berada pada kondisi pasokan cukup,” paparnya.
Pihaknya melaporkan, hingga Rabu (10/4) lalu, 14 sistem kelistrikan terpantau berada pada kondisi normal, yakni sistem Sumatra Bagian Selatan dan Tengah (SBST); Bangka; Khatulistiwa; Interkoneksi Kalimantan; Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo); Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel); Kendari; Ternate-Tidore; Maluku Isolated; Sumbawa; Bima; Kupang; Sorong + Papua Isolated; dan Jayapura.
Pada sistem kelistrikan tersebut, cadangan operasi yang tersedia lebih besar dibandingkan dengan kapasitas unit pembangkit terbesar yang ada. Sehingga apabila terjadi gangguan pada unit pembangkit terbesar, sistem masih mampu beroperasi dengan aman dan lancar. Sementara 8 sistem kelistrikan lain berada pada kondisi “Siaga”, yaitu Sistem Sumatra Bagian Utara (Sumbagut); Nias; Batam – Bintan; Belitung; Jawa – Bali; Lombok; NTT Isolated; dan Ambon.
“Untuk menjaga agar pasokan listrik tetap andal dan aman, PLN menetapkan Periode Siaga Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019 tanggal 17 Maret sampai dengan 24 April 2019. Pada periode tersebut, PLN meningkatkan kesiagaan menjaga keandalan dan kualitas pasokan listrik pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) supaya berjalan Normal,” tandasnya. (tul)
