PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru menerima audiensi Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi beserta empat komisionernya, di ruang tamu gubernur, Jumat (12/10).Pada audiensi ini, Herman Deru menitipkan pesan agar Bawaslu menjaga citra dan nama baik Sumsel dalam kelangsungan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019.
“Tidak terasa 6 bulan lagi akan ada demokrasi akbar Pilpres dan Pileg. Ini suatu hal yang membutuhkan keseriusan dari Bawaslu agar kualitas demokrasi kita terjaga demi citra dan nama baik Sumsel,” kata Herman Deru.
Dengan tanggungjawab Bawaslu yang begitu besar, HD memaklumi jika dalam bekerja para komisioner harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Hal itu menurutnya penting guna menjamin kenyamanan jajaran Bawaslu yang memiliki jam kerja tinggi.
Diakui HD laju penyelenggaraan Pilkada lalu saat dirinya menjadi kandidat berjalan sangat bagus. Bukan hanya sukses dalam pelaksanaan tapi juga prestasi. Hal itu ditandai dengan tidak adanya keributan yang mewarnai jalannya Pilkada apalagi sampai memakan korban.
“Ini artinya kerja dan peran Bawaslu dapat diakui. Ini positif sekali karena berimbas pada semakin dewasanya masyarakat Sumsel dalam berdemokrasi. Kalau ada pernak-pernik di lapangan itu hal biasa. Sebagai gubernur dan peserta saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Pilkada yang damai itu,” ungkapnya.
Mengingat tantangan yang semakin berat ke depan, HD pun mengajak para komisioner dan sekretariat Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran pileg oleh para caleg melalui berbagai cara edukasi tak terkecuali medsos.
“Jadi akun-akun medsos Bawaslu bisa digunakan untuk mengedukasi pencegahan pelanggaran caleg dalam Pileg. Selama ini bisa kita lihat punishment-nya belum seimbang,” tuturnya.
Dengan pencegahan di atas diharapkan akan lahir kandidat-kandidat yang berkualitas. Hal ini kata HD memerlukan independensi luar biasa dari Bawaslu.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, Pilkada serentak sudah selesai. Namun demikian mereka tak mau lengah dengan tantangan yang lebih berat.
“Ke depan ini tantangan kita soal netralitas ASN. Seperti Pilkada lalu tercatat ada 39 ASN yang mendapat tindakan baik berupa sanksi teguran sampai pemindahan. Ke depan ini tak boleh terjadi lagi,” jelasnya.
Selain membahas soal netralitas ASN, junaidi juga menyinggung soal keterbatasan anggaran Pilkada. Untuk itu diapun berharap jika memungkinkan Pemprov Sumsel bisa memberikan bantuan.
“Di Indonesia hanya Bawaslu Sumsel yang punya gedung sendiri, kalau yang lain masih pinjam pakai. Nah ini kita harap fasilitasnya lebih proporsional lagi ke depan dengan bantuan yang sesuai dengan UU pemerintah, dan bila memungkinkan melalui APBD,” tandasnya.(bas)
