JAKARTA, fornews.co– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, agar skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini, memastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial (bansos).
“Pastikan petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk program bantuan sosial yang kita adakan, baik itu berupa PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Paket Sembako dan program gratis/subsidi listrik,” ujar dia, saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) melalui daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/5).
Jokowi mengungkapkan, tujuan utama dari skema program ini untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin.
Kemudian, terang Jokowi, pemerintah juga sudah memutuskan dan menjalankan program subsidi bunga kredit. Karena, pemerintah telah menyiapkan Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, lewat Mekaar, lewat UMi, lewat Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya.
“Pemberian angsuran dan subsidi pada penerima bantuan permodalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), dan lain-lainnya entah itu dari KKP, dari Kementerian Pertanian saya kira juga ada,” terang dia.
Jokowi melanjutkan, pemberian stimulus untuk modal kerja juga penting sekali bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan. “Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program KUR, ini bisa,” ujar dia.
Menurut Presiden, yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, dan skema program yang lainnya lewat kementerian.
“Saya minta ini prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedurnya juga sederhana, tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” kata dia.
Skema besar program lainnya, sambung Jokowi, melalui instrumen bantuan non fiskal.
“Kita berharap melalui kebijakan kelancaran supply chain seperti ketersediaan bibit, pupuk, dan alat-alat produksi, usaha pertanian dan perikanan bisa lebih baik. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu,” tandas dia. (aha)
